KedaiPena.Com – Situasi terkini mirip jelang Reformasi 1998 dahulu. Daya beli rakyat melemah, upah buruh harian hanya cukup sambung hidup. Perpecahan elite dan konflik antar lembaga kian terbuka, adu kuat tak peduli etika ketatanegaraan, cuek dengan nasib rakyat.
Demikian disampaikan Jurubicara Jaringan ’98 Ricky Tamba kepada KedaiPena.Com, Minggu (24/4). Jaringan ’98 menilai, represivitas negara meningkat dengan maraknya penggusuran pemukiman rakyat, usaha kaki lima, areal nelayan dan sebagainya, serta penangkapan kaum prodemokrasi yang kritis. Alih-alih tak mampu jamin kehidupan layak, malahan lakukan kekerasan atas nama kekuasaan.
Kemiskinan dan pengangguran sesuai data BPS terus bertambah karena PHK buruh dampak kebijakan ketenagakerjaan yang tak kondusif bagi pelaku industri nasional.
Potensi gerakan rakyat yang telah bergerak sektoral, lanjut Ricky, akan semakin menemukan elan progresivitas bila tercapai kesamaan analisa situasi nasional dan program tuntutan serta munculnya para tokoh yang diterima lintas sektoral.
Jaringan ’98 mendukung penuh hak prerogatif Presiden Joko Widodo untuk merombak (reshuffle) Kabinet Kerja dan rekrut figur-figur nasionalis terbaik pro NKRI yang mampu kerja keras, cerdas dan tuntas penuhi janji Nawacita, sebagai salah satu jalan untuk selesaikan problematika kebangsaan dan akselerasikan visi-misi Presiden Jokowi di Pilpres 2014.
Mempertimbangkan kekuatan di parlemen sebagai satu-satunya dukungan bagi stabilitas pemerintahan adalah salah besar bila gerakan kritis rakyat yang memuncak tidak direspon tepat.
“Reshuffle kabinet harus mendinamisir positif kedua kekuatan, yakni parlemen dan gerakan rakyat. Yang harus diingat, setiap penggulingan pemerintahan selalu dimulai dari gerakan rakyat di jalanan, kemudian parlemen ketuk palu mendukung. Waspada gerakan kritis rakyat tagih janji Nawacita,” pungkas Ricky.
(Prw/Oskar)
