KedaiPena.Com – Pengurus PGRI Bidang Teknologi Cabang Serpong, Budi Mulia mengakui sepakat dengan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tangerang Selatan meskipun memang masih ada yang belum mengerti.
“Bagi masyarakat yang melek itu biasa, tetapi bagi masyarakat yang tidak terbiasa sedikit kesulitan untuk mengaksesnya dan membutuhkan orang ketiga (jasa rental komputer) dalam mengaksesnya,” tutur dia kepada KedaiPena.Com, Senin, (22/7/2019).
Tangsel sendiri, lanjut dia, sangat mengoptimalkan sistem zonasi ini utamanya untuk mencari kelas dengan sistem online.
“Padahal sebelumnya kuota kelas tambahan bersifat offline/manual,” papar dia.
Hal ini merupakan terobosan Dikbud dalam menyelenggarakan PPDB yang transparan dan berkeadilan.
Sebelumnya, Penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menuai polemik. Bahkan, ratusan wali murid di Surabaya mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Hal ini membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudyaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk mengevaluasi sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia menilai dalam pelaksanaannya, kebijakan bisa berbeda dengan penerapan di lapangan.
“Sudah saya perintahkan kepada menteri untuk dievaluasi. Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda,” ujar Jokowi usai meninjau progres pembangunan runway di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten, belum lama ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan sistem PPDB zonasi tak bisa diterapkan sama di setiap daerah karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu, menurut Jokowi, kebijakan tersebut perlu untuk dievaluasi.
“Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi,” ucapnya.
Laporan: Sulistyawan
