KedaiPena.Com – Sistem demokrasi di Indonesia lambat laun mengalami kemerosotan dan cenderung pada model united oligarki.
Kemerosotan itu ditandai dengan adanya kebijakan yang tidak penting tetapi disetujui oleh partai politik koalisi yang menguasai parlemen.
Dampaknya kebijakan pemerintah perlu disetujui meski menurut banyak kalangan tidak penting.
Demikian disampaikan begawan ekonomi Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Partai Gelora, bertemakan APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara, Rabu (20/10/2021).
Selain itu, mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu menyebut, keuangan negara saat ini mengkhawatirkan. Sebab, ada sejumlah proyek yang tidak penting dikerjakan namun seakan dipaksakan dibangun.
Dampaknya, kata pria yang juga pernah menjadi Kepala Bulog itu, yang memikul beban keuangan negara adalah rakyat kecil.
“Daya beli rakyat makin lama makin merosot karena likuiditas, yang ada di masyarakat disedot oleh utang,” tegas dia.
Rizal menambahkan, uang lembaga keuangan, uang orang kaya, dana pensiun disimpan di surat utang negara karena gildnya 6,5 persen dan memiliki risiko nol persen karena dijamin oleh pemerintah.
Rizal menilai, keuangan rakyat merosot bukan karena Covid-19 melainkan sistem pengelolaan fiskal di Indonesia amburadul.
“Bukan hanya karena Covid-19. Karena, pengelolaan fiskal yang ugal-ugalan. Tapi tidak ada di DPR Atau apa yang mau ngomong ini kecuali Misbakhun (Partai Golkar). Saya kira karena yang lain itu bagian dari oligarki. Yes man semua,” tutup RR.
Laporan: Muhammad Lutfi
