KedaiPena.Com- Pentolan aktivis Malari, Hariman Siregar menjelaskan, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, demokrasi sesungguhnya sudah menjadi pilihan kolektif. Karena, tidak hanya melalui diskursus yang sangat panjang dari mimbar ke mimbar, namun juga menjadi komitmen kenegaraan.
“Bahkan jauh sebelum merdeka, para pendiri bangsa sudah berdebat di sidang BPUPKI soal bentuk negara Republik dan Monarki. Singkat cerita, karena perdebatan tak bertemu mufakat, sidang menyetujui voting. Hasilnya, dari 66 suara peserta sidang, 55 orang memilih Republik, 6 orang memilih monarki, selamat orang memilih sistem lain, dan 1 blangko kosong, ” kata Hariman dalam pembukaan penghargaan Teropong Democracy Award 2023 secara virtual, Sabtu (23/12/2023).
Hariman melanjutkan, dari risalah sidang BPUPKI itu, dapat ditangkap semangat besar dan keinginan meletakkan Indonesia di atas prinsip kedaulatan rakyat dalam bentuk negara Republik.
Sebaliknya, penolakan terhadap model kekuasaan yang diwariskan secara turun temurun menunjukan sistem dinasti atau kerajaan sudah tidak cocok bagi Indonesia.
Namun, Hariman menyayangkan, praktik penyelenggaraan kekuasaan politik, utamanya pasca reformasi hingga saat ini banyak kontaminasi watak feodal, politik dinasti, dan memunggungi demokrasi. “Betapa cepat penguasa baru baru mendaur ulang kekeliruan masa lalu,” ucapnya.
Demokrasi dan kebebasan sipil yang diperjuangkan dengan susah payah, Hariman sangat menyayangkan, tiba-tiba dihancurkan oleh mereka yang tak pernah berada dalam barisan perjuangan.
“Dengan arogansi politiknya, mereka menempatkan negara seolah milik orang per orang yang bisa diatur sesuka hati. Kini bahkan politik dinasti coba dihidupkan kembali dengan memaksakan putra mahkota dan sanak keluarga yang minim kualitas namun mendapatkan perlakuan istimewa dalam kontestasi demokrasi prosedural,” ucapnya.
“Berbagai anomali pun begitu telanjang di depan mata: pejabat MK jadi fasilitator manipulasi nalar hukum dan nalar etik, pejabat KPK menjadi agen pemerasan dan grafitikasi, pejabat BPK jadi instrumen penggelapan keuangan negara, hingga munculnya para oligarki,” sambungnya.
Kembali ke acara Teropong Award Senayan Democray Award, Hariman berharap penguatan demokrasi bisa terkristalisasi. Semakin banyak kelompok Civil Society, termasuk pers, yang peduli terhadap penyelamatan demokrasi, akan semakin cepat menumbangkan watak kekuasaan yang feodalis dan anti demokrasi.
“Jadilah pers yang tetap menyuarakan demokrasi yang mengontrol kinerja pemerintah, sekaligus menjadi corong aspirasi rakyat. Begitu pentingnya peran pers dalam negara demokrasi, pers bahkan dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi di luar Yudikatif, Eksekutif, dan legislatif,” tukasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
