KedaiPena.Com- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) angkat bicara soal langkah perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah karyawan alias pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini terjadi di sejumlah pabrik tekstil hingga alas kaki di dalam negeri.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Nurhayati Effendi membeberkan sejumlah hal dan langkah yang harus dilakukan pemerintah guna merespons PHK massal di sektor industri tekstil tersebut.
Nurhayati sapaanya berharap, pemerintah siap memberikan alternatif pekerjaan kepada pekerja di sektor industri yang terkena PHK massal tersebut. Hal itu mengacu Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).
“Yang menyatakan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujar Nurhayati, Sabtu,(5/11/2022).
Sedangkan di sektor industri sendiri, kata Nurhayati, pemerintah harus memberikan ketertarikan investor dari berbagai sektor untuk mau terus berinvestasi di Indonesia maupun di daerah tersebut.
“Dengan memberikan insentif dalam bentuk pemotongan pajak bagi perusahaan yang bermasalah,membantu pemasaran dan menyiapkan alternatif logistik yang sekarang naik 3 lipat,” beber dia.
Nurhayati menegaskan, alternatif pemilih alur logistik tersebut bisa mulai dilakukan dengan beralih menggunakan kontainer jalur darat menjadi laut.
“Maupun kereta api yang dipastikan akan lebih murah biaya angkutnya,” tegas Nurhayati.
Nurhayati berharap, pemerintah dapat memikirkan jalan tengah yang mampu mengakomodir kepentingan buruh dan perusahaan secara bersama agar tak saling merugikan pihak manapun.
Pasalnya sektot industri tekstil kerap terbentur masalah mulai bahan baku hingga persoalan Upah Minimum Regional (UMR) yang berubah setiap tahun.
“Sehingga harga produksi Indonesia tidak dapat bersaing dengan Vietnam dan Kamboja yang jauh di bawah Indonesia dengan kualitas lebih baik,” pungkas Nurhayati.
Laporan: Tim Kedai Pena
