KedaiPena.Com– Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan masyarakat sipil (civil society) menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 Network For Indonesia Democratic Society (Netfid) yang dilaksanakan di Gedung Pusdilkat Kementerian Agama RI, Tangerang Selatan, pada Rabu (22/2/2023).
“Pemilu yang akan datang memerlukan peran serta civil society. Peran ini akan menyukseskan Pemilu maupun Pilkada yang dilaksanakan serentak di 2024,” tegas Heddy Lugito dalam keterangan tertulis, Kamis,(23/2/2023).
Heddy menambahkan Pemilu tahun 2024 diprediksi akan berlangsung keras dan dinamis karena dilaksanakan secara serentak. Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan tidak ada petahana.
“Pemilu nanti kita prediksi akan berlangsung keras dan dinamis, jadi perlu peran civil society yang kuat,” tegasnya.
Heddy juga mengungkapkan DKPP dalam dua bulan terkahir ini sedang kebanjiran pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pengaduan yang masuk disebutnya nyaris tidak terkontrol.
“Dalam dua bulan ada seratus lebih pengaduan atau rata-rata tiga pengaduan setiap harinya. Kami sudah mempelajari ini tidak pernah terjadi pada pemilu sebelumnya,” pungkas mantan wartawan senior ini.
DKPP menerima 109 pengaduan pada Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2023. Sebanyak 99 pengaduan terkait seleksi penyelenggara ad hoc, tiga pengaduan terkait rangkap jabatan, enam pengaduan terkait perbuatan amoral, dan satu pengaduan terkait verifikasi peserta pemilu.
Sebagai informasi, mengusung tema Strengthening Civil Society for Better Democracy, Munas ke-1 Netfid ini dihadiri 112 peserta dari 77 kabupaten/kota yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia.
Turut hadir dalam pembukaan yakni Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Ichsan Fuady dan sejumlah pegiat Pemilu tanah air.
Laporan: Tim Kedai Pena
