KedaiPena.Com- Sekjen Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API), M. Idris Hady menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) telah menjadi corong pemerintah pada debat perdana cawapres yang dihelat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat,(22/12/2023).
Idris begitu ia disapa mempertanyakan alasan KPU RI menempatkan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam posisi pertama untuk menyampaikan visi dan misi.
“Entah alasan apa dari KPU, dalam debat cawapres, justru yang harus menyampaikan pesan visi dan misi terlebih dahulu adalah cawapres nomor urut 2, tidak sesuai dengan nomor urut, yaitu cawapres nomor urut 1 dan nomor 3,” jelas dia, Sabtu,(23/12/2023).
Idris memandang, dalam hal ini KPU RI juga sangat ingin menggiring opini publik untuk menselaraskan program pemerintah dalam keberlanjutan khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Sangat sarat dengan pesan dari pemerintah, hal mana pemerintah bersikukuh tentang program keberlanjutan. Tentu dalam hal ini, KPU ingin menggiring opini publik untuk menselaraskan program pemerintah dalam keberlanjutan, khususnya Proyek IKN,” papar dia.
Idris menerangkan, KPU juga berhasil menciptakan kondisi emosional untuk mengikuti irama pesan dari pemerintah melalui visi dan misi yang dipaparkan cawapres nomor urut 2.
“Sekalipun substansi yang dipaparkan cawapres nomor 2 sangat normatif dan tergambar jelas, sangat mutlak pesanan Istana,” ungkap dia.
Dalam kesempatan ini, Idris menyanyangkan, visi dan misi yang dipaparkan oleh Gibran sangat atau miskin gagasan terkhusis dalam pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
“Dalam komprehenshif dan sangat fundamental bagi Indonesia ke depan,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
