KedaiPena.Com – Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyarankan, agar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum bicara politik.
Hal itu disampaikan Jazilul sapaanya merespons klaim Bahlil yang mengatakan, kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027.
“Pak Bahlil konsultasi dulu dengan Presiden sebelum bicara politik,” tegas Jazilul, Senin, (10/1/2022).
Wakil Ketua MPR RI mengatakan, jika wacana perpanjangan masa jabatan Presiden akan menabrak konstitusi UUD 1945 dan melawan semangat reformasi
“Ingat wacana ini menabrak konstitusi UUD 1945, melawan semangat reformasi,” jelas Jazilul.
Jazilul juga mengingatkan, jika secara tegas Presiden Jokowi sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut.
“Pak Jokowi sudah jelas menolak (wacana perpanjangan masa jabatan Presiden) ,” ungkap Jazilul.
Jazilul pun khawatir, jika isu perpanjangan masa jabatan Presiden terus menguat, akan ada celah melalui amandemen konstitusi yang menjadi kewenangan MPR.
“Namun sejauh ini belum ada usulan amandemen UUD 1945, apalagi terkait tambahan periode masa jabatan Presiden,” tandas Jazilul.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur atau masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027.
Hal ini disampaikan Bahlil saat mengomentari temuan survei nasional yang bertajuk ‘Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024‘ yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.
Bahlil pun mengungkapkan, alasan pengusaha ingin Pilpres 2024 diundur ialah untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Hal itu disampaikan Bahlil setelah melakukan diskusi dengan para pelaku dunia usaha.
Laporan: Muhammad Hafidh