KedaiPena.com – Pernyataan AA Lanyalla Mattalitti kepada kegiatan Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua atau MPR RI for Papua, menuai kritik dari Aktivis Front Majukan Daerah (FM-D).
Heru Purwoko dari Aktivis Front Majukan Daerah (FM-D) menyampaikan selama AA Lanyalla Mattalitti menjabat sebagai Ketua DPD, seringkali memanfaatkan lembaga tesebut untuk kepentingan pribadinya.
Seperti mengundang ke ruangannya kelompok anti pemerintah dengan kemasan seminar atau diskusi.
“Keinginan maju sebagai capres, namun gagal total karena tidak ada satupun parpol yang mau menjadi kendaraannya. Mengajukan gugatan ke MK terkait Presidential Threshold O persen, yang kemudian ditolak MK,” kata Heru melalui keterangan tertulis, Jumat (24/5/2024).
Ia menyatakan, Aktivis Front Majukan Daerah (FM-D) menilai sikap yang ditujukan Lanyalla Mattalitti tidak menunjukan kenegarawannya dalam memimpin Lembaga Negara DPD-RI.
“Kami menilai, Lanyalla tidak ingin ada pihak yang menjadi pesaing beratnya, dalam menuju kursi DPD 1 periode 2024-2029,” ungkapnya.
Heru menyebutkan Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (MPR FOR PAPUA), adalah wadah resmi legal yang sudah mendapatkan Surat Keputusan pembentukan dari MPR RI yakni SK Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD Dapil Papua dan Papua Barat, yang secara singkat disebut ‘MPR for Papua’.
“Pemerintah Pusat melalui Kemenko Polhukam juga telah menjadikan Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI For Papua sebagai mitra kerja strategis dalam membangun Papua dengan mengedepankan pendekatan humanis emosional kebangsaan,” ungkapnya lagi.
Pertemuan yang akan mengundang Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 asal Papua, lanjutnya, adalah forum legal yang baik untuk negara.
“MPR For Papua bisa bergerak cepat, menjadi bagian dari upaya mewujudkan Papua yang aman, damai, lebih memajukan Papua dan sejalan dengan semangat sila ke-5 Pancasila, dalam mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” kata Heru lebih lanjut.
Ia menegaskan Front Majukan Daerah (FM-D) menaruh harapan kepada Para Anggota DPD-RI terpilih Periode 2024-2029 untuk tidak lagi Menjadikan Lanyalla Sebagai Pimpinan DPD RI.
“Sebaiknya para anggota DPD lebih fokus dalam memperkuat lembaga DPD dan saatnya berkolaborasi memajukan daerah tanpa dipimpin Lanyalla,” tutupnya tegas.
Sebelumnya, diberitakan bahwa AA Lanyalla Mattalitti menganggap kegiatan MPR RI for Papua yang mengundang Anggota DPD RI terpilih dan Penjabat (Pj) Gubernur se-tanah Papua periode 2024-2029 pada Jumat, (24/5/2024) sebagai batu sandungan bagi dirinya untuk kembali memimpin lembaga DPD-RI kedua kalinya.
Hal itu diutarakan Lanyalla dalam pernyataan tendensiusnya, yaitu ia menilai ada aroma kepentingan pribadi orang per orang, yang berambisi untuk menduduki jabatan pimpinan perlemen di Senayan, yang dikemas melalui acara tersebut. Sehingga, forum tersebut sepertinya akan menjadi medium konsolidasi, untuk kepentingan pribadi saja.
Bahkan Lanyalla Mattalitti menuding acara tersebut dipaksakan melalui surat undangan dengan memasang lambang Lembaga Negara MPR RI, tapi tertulis Forum Komunikasi MPR RI For Papua. Ia juga menyebutkan bahwa Ketua MPR Bamsoet dan Yorrys Raweyai Anggota DPD asal Papua telah melakukan Pelanggaran Kode Etik karena menggunakan simbol lambang MPR dalam undangan acara tersebut.
Laporan: Tim Kedai Pena
