KedaiPena.com – Menyikapi rencananya penutupan pabrik oleh PT Sanken Indonesia, Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk melakukan evaluasi atas kejadian tersebut.
“Harus ditinjau oleh Kementerian, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik. Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli? Atau kah kesulitan akibat tingginya biaya produksi, misal karena tingginya harga energi atau kah karena apa. Ketidakmampuan pelaku usaha ini harus menjadi alarm bagi pemerintah, untuk mengevaluasi iklim industri yang ada saat ini, agar tidak terjadi juga di industri lainnya,” kata Bambang Haryo, Senin (24/2/2025).
Ia menekankan, jika merujuk pada pernyataan PT Sanken Indonesia yang ingin mengubah jenis usahanya menjadi industri semi konduktor, pemerintah perlu mengevaluasi kenapa proyeksi baru dari PT Sanken ini tidak bisa diakomidir di Indonesia.
“Apakah perizinannya yang sulit, untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Atau kah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Atau kah, beban perpajakan yang terlalu berat, sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia,” ujarnya.
Ia pun mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya. Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia.
Bambang Haryo mengingatkan sinyal penurunan kinerja industri ini sudah di mulai sejak pemerintahan Joko Widodo dan diperparah dengan kejadian COVID 19. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini, harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan dalam melakukan usahanya.
“Dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, harus hadir dalam kasus Sanken ini, sebagai mediator untuk memastikan kesepakatan yang dilakukan antara pihak pekerja dengan pihak pemilik usaha bisa memberikan win-win solutions,” ujarnya lagi.
Ia menegaskan, kementerian terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja hingga Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan saling berkoordinasi terkait iklim usaha di Indonesia.
“Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Harusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada, sehingga industri yang ada bisa bertahan, industri baru berdatangan,” kata Bambang Haryo lebih lanjut.
Ia menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam hal iklim usaha. Pertama, penguatan market industri di masyarakat, melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan menjadikan masyarakat memiliki daya beli.
Kedua, pemerintah harus memastikan semua komponen yang mempengaruhi operasional industri tidak memberatkan pelaku industri dan mampu memberikan kepastian dalam pertimbangan investasi.
“Seperti, biaya produksi harus murah, proses perizinan yang tidak berbelit dan tidak lama, infrastruktur transportasi berkualitas, pajak yang tidak memberatkan, serta ketersediaan SDM yang terampil, etos kerja tinggi, dan berkompeten,” ungkapnya.
Ia menyampaikan Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk dijadikan destinasi pelaku indstri. Karena selain memiliki market, yaitu jumlah penduduk yang banyak, juga terletak pada posisi strategis. Indonesia terletak di antara banyak negara besar seperti negara-negara di wilayah Asia Timur, negara-negara Eropa, Amerika Serikat hingga Australia. Indonesia pun berada di antara dua samudera dan memiliki 3 ALKI yang dilewati oleh pelayaran internasional.
“Para negara hebat itu punya potensi membuka pabriknya di Indonesia, karena target pemasaran dekat dan tak membutuhkan biaya logistik yang mahal. Sehingga, jika ada pemilik industri menarik diri dari Indonesia, perlu dilakukan evaluasi, apakah ada yang memberatkan mereka. Apakah masalah energi, pajak, atau perizinan?” ungkapnya lagi.
“Tidak bisa pemerintah hanya bilang jangan ada PHK, jangan ada PHK. Yang penting dipikirkan oleh pemerintah itu adalah bagaimana industri bisa bertumbuh kembang dengan baik di Indonesia sehingga mereka tidak akan menutup usahanya. Pemerintah harus memikirkan, bagaimana kawasan industri itu bisa terintegrasi dengan pelabuhan dan rel kereta, sehingga biaya logistik tidak mahal. Akses jalan untuk logistik juga harus tersedia. Jangan seperti sekarang. Kawasan industri jauh dari pelabuhan dan rel kereta. Jalan provinsi kualitasnya buruk sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan biaya perawatan kendaraan tinggi. Tidak bisa pemerintah hanya berharap logistik lewat jalan tol,” imbuhnya.
Ia pun meminta pemerintah secara serius menangani penurunan daya beli masyarakat, yang saat ini terpantau cukup tinggi. Kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan berharga tinggi telah menjadikan masyarakat tidak memiliki daya beli lagi untuk embeli kebutuhan sekunder.
“Pemerintah seharusnya menjaga harga pangan tetap terjangkau, kesehatan dan pendidikan harus benar-benar gratis, sehingga masyarakat punya saving untuk membeli kebutuhan sekunder. Jangan seperti sekarang, daya beli masyarakat menurun drastis, yang menyebabkan perputaran ekonomi tidak berjalan,” kata sosok yang akrab dipaggil BHS ini.
Di sisi lain, Bambang Haryo mengapresiasi langkah PT Sanken Indonesia, yang telah melakukan tindakan itikad baik terkait rencana penghentian operasinya pada Juni 2025.
“Itikad baik Sanken ini sangat luar biasa, karena telah menginformasikan penghentian operasi sejak satu tahun lalu. Selain itu, Sanken juga mengadakan pelatihan dan pembekalan kewirausahaan bagi para pekerjanya. Ditambah, Sanken pun telah menyetujui, pembayaran pesangon sebesar 2,6 kali gaji untuk program pensiun dini, bukan PHK ya,” ucapnya.
Ia berharap, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada PT Sanken melalui Kementerian Perindustrian. Ia menegaskan, jangan sampai itikad baik Sanken ini tak bersambut , lalu menimbulkan kekisruhan. Yang akhirnya akan memicu ketidakinginan para pemilik industri untuk melakukan itikad baik serupa.
“Ini harus didukung dan diapresiasi oleh pemerintah. Kemenperin dan Kemenaker, sebagai kepanjangan tangan pemerintah, harus tampil menjadi mediator untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Jangan sampai, proses ini tidak berlangsung lancar, malah membuat pemilik industri lainnya tidak mau melakukan itikad baik dan memilih jalur mempailitkan diri, dimana para pekerja tak bisa mendapatkan pesangon,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
