KedaiPena.Com- Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga menilai, penolakan vaksinasi yang diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning cukup mengagetkan.
Pasalnya, kata dia, selama ini yang menolak untuk divaksin kerap dinilai berasal dari pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
“Anggapan itu dengan seketika sirna setelah Ribka dengan tegas menolak untuk divaksin. Apalagi dinyatakan Ribka di forum resmi, saat Komisi IX DPR RI melaksanakan rapat dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Dirut Bio Farma,” kata dia dalam keterangan, Rabu, (13/1/2021).
Ia juga menilai, sikap Ribka tersebut seolah mementahkan semua sosialisasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pihak pemerintah. Ribka, kata dia, seolah ingin menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin Covid-19.
Ia berpandangan, penolakan Ribka yang gencar dimuat di media itu akan dapat menumbuhkan peneguhan bagi masyarakat yang dari awal ragu dan menolak untuk divaksin.
“Masyarakat kelompok ini akan semakin yakin atas pilihannya untuk menolak divaksin,” tegas dia.
Ia memandang, hal ini tentu akan semakin menyulitkan pemerintah untuk mengajak masyarakat secara sukarela mau divaksin.
“Kesulitan ini akan semakin besar mengingat kelompok masyarakat itu memang sejak awal sudah tidak mempercayai informasi tentang vaksin Covid-19 yang disampaikan pemerintah,” tutur dia.
Akademisi Universitas Esa Unggul ini mengakui, masalah kepercayaan memang problem utama yang dihadapi pemerintah saat ini.
“Selama hal ini belum dibenahi, maka sosialisasi yang dilakukan pemerintah akan sulit efektif mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi Covid-19,” tandasnya.
Diketahui, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning mengaku menolak untuk disuntik vaksin COVID-19. Pernyataan itu disampaikan Ribka sapaanya dalam Raker dan RDP dengan Kementerian Kesehatan, BPOM dan PT Bio Farma.
“Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap (ngga mau divaksin) ,” kata Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.
“Misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek,” tegas Ribka.
Alasan Ribka menolak divaksin karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga.
“Orang bio farma juga masih bilang belum uji klinis ketjga dan lain-lain,” imbuhnya.
Laporan: Sulistyawan
