Penunjukan Wakapolri Komjen.Budi Gunawan sebagai pucuk pimpima BIN akan membuat gerbong mutasi jabatan pimpinan di tubuh Polri bergerak lagi. Jabatan TB2 (Tribrata 2) adalah orang nomor 2 setelah Kapolri. Penunjukan sosok siapa yang menggantikan BG ini akan jelas menarik dan layak diperhatikan.
TB2 memiliki peran utama dalam bangunan internal Polri. Bangunan Polri seperti apa yang akan terjadi dalam 3-5 tahun ke depan akan ditentukan oleh siapa yg ditunjuk sebagai Wakapolri ini. Perlu diketahui  TB2 ini sangat berperan dalam Wanjakti di tubuh Polri.
Kebijakan secara umum memang dipegang oleh  alias Kapolri, tetapi teknis di dalam seperti mutasi jabatan para pimpinan menengah sampai tinggi dipengaruhi oleh visi misi personal TB2.
Tak salah, bila jabatan ini juga mendapat perhatian dari Pati Polri yang layak diperebutkan. Meski penunjukannya adalah hak Kapolri, pemilihan Wakapolri tak bisa lepas dari pengaruh istana.
Bagi yang berhasrat, Â getol untuk mencari celah politik untuk menggapai jabatan tersebut. Lobi-lobi ke Dewan tenyata juga dilakukan. Padahal jabatan Wakapolri adalah jabatan karier tertinggi, yang seharusnya nihil dari pengaruh politik. Tugas Wakapolri adalah membantu kapolri. Bukan untuk menjadi matahari kembar di tubuh Polri. Gerakan politik dalam pemilihan Wakapolri tentu akan mengganggu sistem yang sudah tertata dengan baik di tubuh Polri.
Kita masih ingat kehebohan di tubuh Polri di awal tahun 2015 kemarin. Penunjukan jabatan Bintang  baru hampir semuanya kontroversial. Sudah diskenariokan dalam grand strategi Polri dalam membangun meryt system, seseorang yang ditunjuk mengisi jabatan bintang 3, Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kabaintelkam, Kabaharkam, adalah Pati yang sudah pernah mengisi jabatan Kapolda type A minimal sekali.
Dalam satu tahun terakhir ini, tak kurang 3 Pati bintang 3 yang tidak pernah menjabat menjadi Kapolda tipe A, Komjen. Budi Waseso (Kabareskrim), Komjen Aridono (suksesor Budi Waseso sebagai Kabareskrim), dan Komjen Syafrudin (Kalemdikpol). Untuk mendapat bintang 3 di jabatan-jabatan tersebut saja sudah kontroversi. Apalagi berminat menjadi Wakapolri.
Budi Waseso hanya mengenyam jabatan Kapolda di Gorontalo saat bintang 1, Syafrudin sebagai Kapolda Kalsel. Dan Aridono, hanya menjabat sebagai Kapolda Sulteng.
Penunjukan mereka mengisi pos jabatan bintang 3, tak pelak menimbulkan tanda tanya besar.
Prestasi apakah yang mereka raih sehingga jabatan prestisius tersebut diembannya? Nyaris tak ada penjelasan yang logis selain kedekatan mereka dengan mantan calon Kapolri dan Wakapolri Budi Gunawan.
Penunjukan Tito Karnavian oleh presiden Jokowi juga tak lepas dari kontroversial, mengingat Tito masih terlalu muda untuk memimpin para senior-seniornya. Tapi bisa diterima publik karena segudang prestasi Tito.
Tak hanya itu saja, Tito Karnavian sudah pernah menjabat Kapolda tipe A 2 kali, sebagai Kapolda Papua, dan Kapolda Metrojaya. Ekpektasi masyarakat pada sosok alumni Akpol 1987 tersebut juga sangat besar untuk membuat angin perubahan di tubuh Polri.
Memasangkan Tito dengan sosok yang muncul secara instan, tidak melalui tahapan-tahapan ideal tentu akan membuat patah harapan masyarakat pada peran Jenderal Tito untuk merevolusi Polri. Terobosan presiden untuk memotong beberapa angkatan dan memberikan tanggung jawab kepada mantan kepala BNPT ini tentunya mengandung tanggung jawab besar untuk membangun masa depan Polri. Dan sangat sulit kiranya, Tito membuat gebrakan dengan warna sendiri, bila kabinet yang dipimpinnya masih terbelenggu dengan rekam kepemimpinan masa lalu. Tidak boleh ada matahari kembar di tubuh polri.
Polri adalah institusi besar yang masa depannya tidak bisa  diserahkan kepada satu orang saja. Tetapi harus dibangun dengan sistem yang bisa dipertanggung jawabkan. Seperti komitmennya dalam program 100 hari kerja, Tito harus berani membuat gebrakan dengan warnanya.
Meritokrasi di tubuh Polri sudah menjadi keharusan. Keberanian tersebut adalah modal awal untuk membangun Polri 5 tahun ke depan di masa kepemimpinannya.
Sosok Wakapolri pengganti BG harus menjadi partner duet yang handal. Sebagai alumni muda yang memimpin tak kurang 100 jenderal seniornya, kemampuan mengakomodasi kepentingan senioritas tersebut tentu diperlukan.
Diantara Pati senior masih ada Komjen Dwi Priyatno, Irwasum.Alumni Akpol 82 ini masih akan pensiun November 2017 nanti. Bintang 3 paling senior yang masih punya peluang. Mengingat Komjen Noerali, kabaintelkam 2 bulan lagi akan masuk usia pensiun.
Dwi Priyatno pernah menjabat Kapolda Jawa tengah. Penunjukan Dwi sebagai Wakapolri juga akan meredam persaingan senior Tito. Setidaknya dalam waktu 1 tahun ke depan. Ini akan membuat Tito punya ruang untuk mengkonsolidasikan ide dan konsepnya membangun Polri tanpa harus takut direcoki Abang-abang asuhnya.
Menunjuk Abang asuh langsung (alumni Akpol angkatan 85, 86) untuk saat ini masih terlalu riskan, mengingat adanya rivalitas antar  angkatan. Tito yg dibutuhkan adalah ketenangan dalam menjalankannya program. Bintang 3 lebih muda daripada Dwi Priyatno berikutnya yang sudah pernah memimpin Polda type A adalah Putut Eko Bayu Seno, Kabaharkam.Â
Kemampuan mantan Kapolda Jabar dan Metrojaya  menjadi administrator cukup bisa diandalkan. Kelemahannya hanya satu, pernah menjadi ajudan SBY.
Bintang 3 lainnya adalah Soehardi Alius, yang sudah menempati posisi kepala BNPT, yang juga suksesor Tito.Tapi memasukkannya kembali ke dalam jajaran petinggi polri langsung, jelas akan membuat gerah banyak orang. Mengingat pelepasan jabatannya sebagai Kabareskrim relatif membuat kehebohan.
Mengangkat Wakapolri dari bintang 2 juga memungkinkan. Masih banyak Pati berprestasi yang menonjol dan memenuhi syarat. Ada Unggung Cahyono, mantan Kapolda Jatim dan Metrojaya, ada Anas Yusuf, mantan wakabareskrim dan Kapolda Jatim yang sekarang menjadi gubernur Akpol.
Tapi semua kembali kepada hak prerogatif Kapolri, plus persetujuan istana, kepada siapa sampur Wakapolri hendak ditujukan. Masyarakat hanya bisa melihat bagaimana wajah Polri dalam waktu dekat. Apakah jenderal Tito, benar-benar bisa menjawab ekspektasi publik kepadanya.
‎
Oleh Bambang Rukminto, ‎Pemerhati Kepolisian‎
‎
‎
