KedaiPena.Com- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengaku setuju jika selama ini penyusunan anggaran stunting yang dilakukan pemerintah daerah atau Pemda keliru dan kurang tepat. Apalagi, kata dia, jika anggaran penanganan stunting yang digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
“Jangan sampai lebih besar pasak dari pada tiang, tidak pas jika pembiayaan proses pendistribusian program lebih besar biayanya dari pada tujuan program itu dilaksanakan, goalnya tidak akan dapat kalau mekanismenya tetap seperti itu,” katanya, Sabtu,(17/6/2023).
Politisi Partai NasDem ini menuturkan, kalau konteksnya tentang stunting, sudah benar petunjuk dari Presiden Jokowi. Menurutnya, pernyataan Jokowi yang dimana 80 persen harus diwujudkan berupa bantuan protein seperti ikan, daging dan makanan bergizi bagi bukan anggaran rapat dan perjalanan dinas yang dibesarkan sudah tepat.
Ia mengatakan, bila politik anggaran ini dijalankan dengan benar, maka problem stunting akan segera terurai, pun demikian dengan orientasi program lain dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Provinsi Banten mengajak semua pihak baik, pemerintah serta stakeholder yang lainnya untuk dapat membuat masyarakat menjadi keluarga yang sadar gizi dan mencegah stunting serta obesitas.
Mengingat, target pemerintah untuk menghilangkan stunting di tahun 2024 sepertinya sulit tercapai jika memang benar terjadi penyelewengan anggaran stunting.
“Modus penyelewengan dana stunting ini menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, atau untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan internal instansi, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di Negara kita yang salah satunya adalah stunting,” tegas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran stunting. “Contoh, ada anggaran stunting 10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya. Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas.
“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi.
Laporan: Tim Kedai Pena
