KedaiPena.Com – Sekertaris Kebinet (Seskab) era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014 Dipo Alam menilai cara pemerintah era Presiden Jokowi untuk meredam konflik akibat kesenjangan dan ketidakadilan hampir mendekati gaya Orde Baru.
Hal tersebut disampaikan oleh Dipo Alam dalam Diskusi Indef Online (DOI) yang berjudul Kesejengan, Korupsi dan Kemiskinan di Era Periode kedua Jokowi, Minggu, (16/2/2020).
“Kita ingat, pada 1978 dulu, saat Indeks Gini Indonesia mencapai 0.38, yang merupakan rekor tertinggi ketimpangan ekonomi, sehingga meningkatkan angka ketidakpuasan dan turunnya kepercayaan terhadap pemerintah, yang dilakukan oleh rezim militer Orde Baru justru adalah meluncurkan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),” ujar Dipo Alam.
Padahal, lanjut Dipo, masalah struktural ketimpangan dan ketidakadilan seharusnya direspon oleh kebijakan teknokratik bukan justru direspon dengan proyek ideologisasi.
“Jadi potensi konflik bukannya diredam dengan menciptakan kebijakan yang lebih adil, atau strategi pembangunan yang lebih memberdayakan masyarakat (bukan sekadar memperbesar kue ekonomi para elite). Tapi justru diredam dengan Pancasila,” tegas Dipo.
Dipo menegaskan buntut dari hal cara-cara tersebut ialah suara kritis terhadap pemerintah, yang kemudian dicap sebagai tidak pancasilais bahkan dianggap merongrong pancasila.
“Pemerintah justru mengeluarkan Perpres No. 54/2017 mengenai pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang kini diubah lagi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Saya melihat ada kesamaan pola di sini-sini, di tengah situasi ketimpangan, masyarakat justru dicekoki isu toleransi oleh Pemerintah,” tandas Dipo.
Laporan: Muhammad Hafidh
