KedaiPena.Com – Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memandang pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menilai kebijakan lumbung pangan nasional atau food estate telah gagal dijalankan pemerintah bisa dipastikan tendensi politisnya. Pasalnya, apa yang disampaikan Cak Imin soal program food estate bukan dari sisi teknokratik.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, food estate merupakan kebijakan yang lahir dari ikhtiar mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Kamhar mengatakan sebagai negara yang memiliki sumberdaya dasar agraris dan negara dengan populasi nomor empat dunia maka mewujudkan Indonesia berdaulat pangan menjadi imperatif.
“Kita memiliki daya dukung alam berupa sumber daya lahan, sumber daya air, dan agroklimat yang memadai untuk berswasembada berbagai komiditi pangan,” keras Kamhar kritik pernyataan Cak Imin, Minggu (3/12/2023).
Kamhar mengakui, jika pemenuhan pangan
diserahkan kepada mekanisme pasar dan bergantung pada impor sangat terlalu beresiko. Kamhar menerangkan, pangan merupakan komoditi sensitif secara politik lantaran hal ini menyangkut hajat hidup rakyat.
“Permintaan dalam jumlah besar akan sangat mempengaruhi ketersediaan dan harga di pasar di dunia. Apalagi saat ini banyak negara-negara penghasil pangan yang menahan komoditinya untuk ekspor, setidaknya ada 20-an negara,” beber caleg asal Jawa Barat ini.
Kamhar menjelaskan, menjadi sangat rentan dan beresiko tinggi bagi Indonesia apabila bergantung pada impor pangan. Lagi pula, kata Kamhar, komoditi yang bisa dipenuhi sendiri, sejatinya adalah bentuk dukungan terhadap subsidi petani bagi negara lain dan pengabaian atas nasib petani dan potensi bangsa sendiri.
“Food estate ini hadir untuk itu. Negara hadir untuk mengatasi berbagai persoalan dibidang pertanian, utamanya terkait dengan ketersediaan lahan,” papar Kamhar.
Kamhar meyakini, Menteri Pertahanan yang juga capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meskipun berlatar belakang militer namun sebagai mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) paham betul tentang peran serta posisi strategis pertanian. Termasuk, tegas Kamhar, soal urusan ketahanan, kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
“Oleh karena itu kami menilai kebijakan ini akan dilanjutkan, diperbaiki dan ditingkatkan. Kebijakan ini sudah mulai ada sejak di periode kedua Pemerintahan Pak SBY,” tandas Kamhar.
Sebelumnya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai kebijakan lumbung pangan nasional atau food estate telah gagal dijalankan oleh pemerintah.
Pria yang karib disapa Cak Imin ini menyebut, program itu tidak akan dilanjutkan jika dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan terpilih pada pemilihan umum (pemilu) 2024.
“Food estate terbukti gagal. Setelah dijalankan dan tidak menghasilkan,” kata kata Cak Imin ditemui usai menghadiri acara Mukernas III MUI di Ancol, Jakarta, Jumat (1/12/2023)
Cak Imin berpandangan, untuk mengatasi ketersediaan pangan seharusnya pemerintah membuat program yang menambah produktivitas petani di Indoensia.
Hal ini, menurut dia, akan dapat meningkatkan produktivitas yang berdampak pada hasil produksi para petani.
“(Misalnya) menciptakan lahan yang lebih produktif untuk petani kita, (memastikan) ketersediaan pupuk dan (mendorong) distribusi hasil pertanian,” kata Cak Imin.
Laporan: Muhammad Rafik
