KedaiPena.Com-Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mendorong Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dapat membentuk panja netralitas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat pemerintahan dalam Pemilu 2024. Muslim Arbi menilai, pembentukan panja netralitas ASN dan perangkat pemerintahan dinilai penting untuk mengawal demokrasi dan Pemilu bersih.
Demikian hal itu disampaikan Muslim Arbi menanggapi langkah DPR yang mengusulkan pembentukan panja netralitas TNI dan Polri yang digagas Fraksi PDIP. Untuk panja netralitas TNI sendiri telah dibentuk dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto.
“Panja ASN dan seluruh perangkat pemerintahan perlu netral di pemilu. Termasuk para menteri untuk mengawal demokrasi dan pemilu bersih. Itu penting,” kata Muslim Arbi, Kamis,(16/11/2023).
Muslim Arbi juga mengusulkan agar DPR RI dapat memanggil Presiden Jokowi dengan menggunakan hak interpelasi terkait netralitas Polri, TNI hingga perangkat pemerintahan di Pemilu 2024.
Langkah DPR memanggil Jokowi juga termasuk mendalami maksud Presiden Jokowi yang pernah mengatakan akan cawe-cawae di Pemilu dan Pilpres 2024.
“Jadi selain panja Netralitas TNI-Polri. DPR perlu panggil Presiden dengan gunakan Hak Interpelasi. Untuk bertanya maksud cawe-cawe itu apa? Karena tidak mungkin TNI-Polri dan ASN dan para menteri netral,” papar dia.
“Kalau Jokowi tidak netral atau berpihak. Mungkinkah Jokowi netral kalau anaknya di paksakan sebagai cawapres padahal itu merusak demokrasi,” tambah Muslim Arbi.
Muslim Arbi berharap, agar PDIP dapat menginisasi pemanggilan tersebut untuk menegur Presiden Jokowi yang secara jelas sempat mengatakan akan cawe-cawe dalam Pemilu dan Pilpres 2024.
“Tetapi PDIP juga harus tegur presiden yang bilang cawe-cawe di Pilpres. Justru biang kecurangan dan tidak netral aparatur pemerintahan termasuk TNI-Polri juga presiden tidak netral,” tandas Muslim Arbi.
Laporan: Muhammad Rafik
