KedaiPena.Com – Politik Indonesia baru dihebohkan dengan perebutan surat rekomendasi partai untuk maju dalam pencalonan kepala daerah. Selanjutnya, situasi politik nasional ke depan nampaknya akan mulai hangat kembali.
Pasalnya, ada dua nama menteri yang akan diganti oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Keduanya dipastikan akan diganti lantaran sesuai dengan janji Presiden Jokowi bahwa menteri yang menjadi pimpinan partai harus diganti. Sedangkan Khofifah sendiri memilih untuk mengundurkan diri lantaran ingin maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun ini.
Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Koordinator Posko Nasional Menangkan Pancasila Alif Kamal menilai bahwa selain dua menteri tadi, ada dua lagi nama menteri yang harus diganti oleh Presiden.
“Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito layak dicopot oleh Presiden,†tegas Alif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Menurut Alif, kedua menteri tersebut terbukti tidak mampu mengantisipasi dan mengendalikan kenaikan harga kebutuhan dasar rakyat.
“Kenaikan harga beras ini menjadi persoalan hampir setiap tahun, kedua menteri ini tidak punya skema khusus untuk mengantisipasi kembali kenaikan harga beras,†ujarnya.
Alif mengaku heran dengan kondisi yang terjadi saat ini. Pasalnya, Kementerian Pertanian telah melakukan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan melakukan pembukaan lahan baru untuk penanaman sawah.
Selain itu, berdasarkan laporan yang ada bahwa panen yang dilakukan oleh petani lancar tanpa kendala hingga musim panen. Bulog juga melaporkan bahwa stok beras masih aman untuk 2 hingga 3 bulan ke depan. Ada Satgas Mafia Pangan yang dibentuk.
“Terus kenapa harus ada kenaikan harga beras dan kenapa harus ada kebijakan impor lagi?†sahutnya.
Alif juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk menganti para menterinya yang tidak maksimal dalam bekerja. Menurutnya, Presiden harus banyak melakukan evaluasi terhadap kebijakan pangan nasional.
“Problem pangan memang tidak sebatas hanya pada kenaikan harga akan tetapi harus dirunut dari hulu, petaninya sebagai tenaga pokok dalam produksi pangan, soal kepemilikan tanah, sampai pada pendistribusian hasil pangan. Semua harus dalam kerangka perlindungan negara,†pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
