KedaiPena.Com – Tak beroperasinya lagi sebuah sekolah di Pulau Sitaban Barat dan Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah kian menjadi sorotan.
Anak-anak yang menghuni pulau yang dikenal sebagai objek wisata itu mengalami kesulitan memperoleh akses pendidikan, kecuali dengan terpaksa meninggalkan pulau tersebut dan bersekolah di pusat-pusat kecamatan lain atau Kota Sibolga.
Anggota Komisi A DPRD Tapteng, Martin Tobing mengaku miris mendapati informasi tersebut. Pendidikan bagi anak-anak, kata Martin seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah setempat, sebagaimana amanah UUD 1945 pasal 28C yang menyinggung soal hak mendapatkan pendidikan.
Martin pun mengaku akan memanggil instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan mendengarkan penjelasan secara mendetail.
“Soal tutupnya sekolah disana, upaya kita akan memanggil kembali Dinas Pendidikan, mungkin sesudah Pilkada akan kita panggil,†tegas Martin kepada wartawan di Pandan, Jumat (10/2).
Martin mengungkapkan, bahwa persoalan tersebut seharusnya dapat ditangani dengan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tapteng. Terutama soal tenaga pengajar, Martin mengaku pemberdayaan tenaga honor untuk ditempatkan di pulau tersebut tentu bisa dilakukan. Persoalannya, kata Martin, yakni anggaran bagi tenaga guru yang diduga tidak jelas peruntukannya.
“Tunjangan bagi guru tidak jelas dikelola atau disalurkan Dinas Pendidikan, kita juga selalu mempertanyakan hal ini, mengenai tunjangan guru di daerah perbatasan atau pelosok. Ini persoalannya, tidak sebanding dengan kebutuhan hidup mereka, kenapa, karena mereka harus bolak balik ke kota, belum soal akses listrik,†urai politisi asal partai Demokrat ini.
Martin mengatakan, DPRD Tapteng sudah sering mempertanyakan soal tunjangan bagi guru-guru di pedalaman dan pelosok. Setiap kali ditanya, sambung dia, Dinas Pendidikan mengklaim telah memberikan tunjangan itu.
“Sudah sering DPRD dan pertanyakan tunjangan guru di pedalaman, mereka menjawab sudah diberikan, dan ada data-datanya. Tapi persoalan di lapangan tidak pas dengan data ini. Sayangnya, sasaran anggaran ini ke guru honor atau kepada pns yang tidak betul-betul di pedalaman. Ini akan menjadi pr (pekerjaan rumah-red) bagi kita memperbaiki dunia pendidikan, karena dunia pendidikan ini tanggung jawab kita bersama,†pungkasnya.
Ia menambahkan, pembenahan sarana pendidikan di daerah-daerah pelosok seperti Pulau Mursala dan Sitaban Barat harus dilakukan. Pembenahan itu kata Martin yang nantinya akan menarik minat para guru untuk bersedia mengabdikan dirinya.
“Kalau dibilang (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) mampu, sungguh sangat mampu, persoalaannya dimana dana itu dibuat? Nah, kalau ini dibenahi bersama tentu bisa memancing minat guru untuk mau mengajar disana. Kemudian seharusnya dilakukan pendataan rill soal jumlah anak-anak di pulau Mursala dan sekitarnya,†imbuh Martin.
Diberitakan sebelumnya, satu unit sekolah di Pulau Sitaban Barat pernah dibuka untuk memudahkan anak-anak di Pulau itu dan Pulau Mursala mendapatkan Pendidikan. Informasi diterima dari penduduk sekitar, sekolah itu sudah tak beroperasi sejak 15 tahun silam.
Penuturan warga, diperkirakan jumlah anak usia sekolah dasar di pulau-pulau tersebut mencapai 40 an anak. Bagi sebagian penduduk yang memiliki kemampuan keuangan yang cukup dan memiliki kerabat di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, maka anaknya akan diberangkatkan untuk bersekolah. Sementara bagi penduduk dengan kemampuan ekonomi lemah, maka anaknya tidak akan mendapatkan pendidikan.
Laporan: Dom
