KedaiPena.Com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menyoroti minimnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah berprestasi di Papua. Hal itu tercermin saat Fikri memimpin rombongan Kunjungan Kerja (kunker) Komisi X dengan meninjau beberapa kondisi SMA dan SMK di Papua, dengan ditemani oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Senin (31/10).
Beberapa sekolah yang mengalami kondisi miris tersebut adalah SMA Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Taruna Dharma Jayapura yang memiliki jumlah murid sebanyak 450 orang, SMA 5 Jayapura yang masih minim soal ruang kegiatan belajar mengajar, alat praktek siswa, hingga jumlah bis antar jemput, hingga SMKN 1 Papua, khususnya di Jurusan Tata Boga, yang masih memiliki dapur tradisional untuk memasak.
“Beberapa SMA dan SMK yang kami datangi saat ini kondisinya cukup miris. Padahal, sekolah-sekolah tersebut tergolong sekolah berprestasi. Di SMA 5, dari sekian banyak jumlah murid tersebut, hanya ada 7 ruang kelas. Sehingga, Lab Biologi dan Kimia dipakai untuk Kegiatan Belajar-Mengajar. Bahan-bahan limia juga susah didapat, sehingga hampir tidak pernah praktek,†miris Fikri.
Selain minim akan fasilitas laboratorium, semua Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) tersebut masih minim akan kebutuhan komputer.
“Padahal, SLTA tersebut akan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini. Kalau tidak segera dicari solusi atas hal ini, maka visi Nawacita khususnya membangun pendidikan dari garis terdepan Indonesia, akan menjadi tidak relevan,†jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini.
Untuk mencari solusi atas hal ini, DPR bersama dengan Pemerintah telah mengesahkan penambahan anggaran Otsus Papua, khususnya untuk pendidikan di APBN 2017 yang naik dibandingkan APBN Perubahan tahun 2016.
“Anggaran Otsus Papua untuk pendidikan jumlahnya saat ini mencapai 4,81 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan APBNP 2016 yang berkisar di angka 4,62 triliun. Ini jika ditopang oleh 20 persen APBD Papua yang berjumlah 13,07 triliun, tentu akan lebih baik, sesuai amanat Mendikbud. Dengan syarat, pengawasan dan peruntukannya sesuai dengan kebutuhan,†jelas Fikri.
Oleh karena itu, di akhir pertemuan pada Senin kemarin, tambah Fikri, Komisi X telah menyampaikan masukan ini kepada Wakil Gubenur Papua. Menurut data tahun 2015, saat ini alokasi pendidikan yang diambil dari APBD Papua tidak mencapai 1 persen, yaitu hanya berkisar 100 miliar.
“Komisi X mendorong agar Pemprov Papua punya kebijakan yang lebih jelas untuk memajukan dunia pendidikan di Papua. Salah satunya dapat terlihat dari alokasi anggaran sesuai amanat Mendikbud. Ini satu-satunya jalan panjang untuk memajukan masyarakat Papua, dimulai dari membangun jiwanya, baru membangun raga (fisik) nya,†tutup Fikri.
(Prw)
