KedaiPena.Com – Presiden Joko Widodo jangan membawa Indonesia ke zaman kegelapan. Era Orde Baru sudah cukup membuat rakyat Indonesia susah.
Demikian disampaikan Koordinator Perkumpulan Swing Voters (PSV), Adhie Massardi saat berbincang dengan KedaiPena.Com di Jakarta, ditulis Sein (25/2/2019).
“Selama ini pihak Jokowi menuduh Prabowo sebagai Orba. Tapi yang membawa kebiasaan Orba adalah Jokowi sendiri,” kata dia.
sebagai contoh, penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dibelokkan menjadi pasal-pasal anti demokrasi dan digunakan untuk membungkam dan memberangus perbedaan pendapat dari lawan politik.
“UU ITE itu sama dengan ‘haartzai artikelen’, yang memberangus beda pendapat. Padahal kebebasan berpendapat dijamin dalam pasal 28 UUD 45,” kata dia.
Indikasi Orba selanjutnya yang ada di era Presiden Joko Widodo adalah sikap Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin menempatkan TNI aktif ke pos atau jabatan di pemerintahan yang sesuai dengan kapasitasnya.
“Ini kan sama saja menghidupkan kembali dwi fungsi militer. Kalau begini siapa yang orde baru,” tegas Adhie.
Sementara itu, jurnalis senior Hersubeno Arief mengatakan, rangkap jabatan anggota TNI di fungsi-fungsi sosial politik itu disebut sebagai Dwifungsi ABRI. Melalui konsep ini, rezim Orde Baru dulu mengontrol kekuasaan dengan TNI sebagai tulang punggungnya.
“Dwifungsi ABRI berakhir bersamaan dengan tumbangnya Orde Baru. Penghapusan Dwifungsi merupakan salah satu amanat reformasi. TNI dikembalikan ke barak. Mereka menjadi militer profesional yang tugas utamanya menjaga pertahanan negara,” papar dia.
Tapi dalam negara demokrasi, militer berada dalam kendali sipil sebagai alat negara (under civilian control). Mereka boleh aktif dalam dunia politik setelah pensiun. Pada masa Orde Baru, Babinsa adalah mesin politik yang sangat efektif mendukung kekuasaan. Melalui peran teritorial ABRI, tangan-tangan politik pemerintah menjangkau sampai ke desa-desa.
“Sejauh ini Jokowi sudah sangat berhasil mengendalikan dan meraih dukungan dari internal Polri. Polri sangat efektif menjadi alat untuk menekan lawan politik pemerintah. Sebagai imbalan, sejumlah perwira tinggi Polri mendapat jabatan sipil pada masa pemerintahan Jokowi,” lanjut Hersubeno.
Mereka antara lain Dirut Bulog Komjen Pol Budi Waseso, Dirjen Imigrasi Irjen Pol Ronny F Sompie, Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar, Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Irjen Pol Syahrul Mamma dan Komisioner KPK Irjen Pol Basaria Pandjaitan.
“Strategi Jokowi ini sudah diendus oleh sejumlah penggiat hak-hak sipil di dalam dan luar negeri. Dia terbukti menggunakan berbagai cara dan sumber daya di pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan. Hampir semua kebijakannya bermuara pada kepentingan elektabiltas. All about electability,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
