KedaiPena.Com – Partai Demokrat tetap meminta agar perjanjian Ruang Guru dengan Pemerintah dalam program pelatihan para calon penerima Kartu Prakerja tetap dibuka secara transparan sekalipun saat ini Belva Devara sudah mundur dari jabatan Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi.
“Kita negara hukum aspek utama yang menjadi perhatian masyarakat terkait MoU Ruang Guru dengan Pemerintah dalam pelatihan para calon penerima Kartu Prakerja perlu dibuka secara transparan,” kata Kepala Departemen Perekonomian Nasional DPP Partai Demokrat Sartono Hutomo kepada wartawan, Rabu, (22/4/2020).
Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan dibuka secara transparan perjanjian antara Ruang Guru dengan pemerintah dalam program kartu Prakerja agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemhdian hari serta menjaga rasa keadilan dalam masyarakat kita,” beber Sartono.
Sartono pun meminta agar kejadian yang menimpa Belva dapat menjadi pelajaran berharga bagi kaum milenial dalam mengelola negara
“Tentu ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kaum milenial bahwa mengelola negara tidak sebatas keren-kerenan tetapi juga perlu pengalaman secara mendalam, perlu kehati-hatian yang tinggi,” tandas Sartono.
Diketahui Ceo Ruang Guru
Belva Devara resmi mengundurkan diri dari jabatan staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah surat Belva mengungkapkan alasan pengunduran dirinya sebagai staf Presiden Jokowi.
“Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam masalah pandemi Covid-19,” kata Belva dalam surat yang diterima oleh awak media, Selasa, (21/4/2020).
Meski demikian, Belva memastikan, bahwa penunjukan Ruang Guru sebagai aplikator dalam program Kartu Prakerja pemerintah telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Belva menegaskan tidak ada konflik kepentingan di dalam penunjukan tersebut.
“Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja,” tegas Belva.
Laporan: Muhammad Hafidh
