KedaiPena.Com- Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang mulai dilaksanakan di semua desa se Indonesia mendapat perhatian dari Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Lasmi Indaryani.
Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Ditjen ditjen dari KEMENDES PDTT yang dilaksanakan Rabu ( 24/3/2021), Lasmi menyampaikan keluhan dari para Kepala Desa.
“Pelaksanaan BLT DD jika dihitung akan memotong sekitar 20 s/d 35 % dari total Dana Desa, tergantung jumlah penerima di masing masing desa. Yang bisa kita maknai semakin banyak penduduk miskin di desa tersebut maka semakin banyak anggaran Dana Desa yang tersedot untuk mengcover BLT DD,” jelas Legislator Partai Demokrat dari Jateng 7 tersebut, ditulis, Kamis, (25/3/2021).
Lasmi mengaku, dalam setiap reses yang disuarakan kepala desa hampir senada yakni dana desa mereka tersedot untuk penanganan covid sehingga agenda pembangunan desa terhambat.
” Yang ingin saya sampaikan. Saya meminta kepada kemendes berkomunikasi dengan kemenkeu dan kemensos guna membahas terkait BLT,” ungkap Lasmi.
Lasmi menyarankan, sebaiknya pendanaannya dianggarkan di satu pintu yaitu Kemensos. Hal ini agar verifikasi data tidak tumpang tindih serta agar agenda pembangunan desa tidak terhambat lantaran dana desa tersedot untuk alokasi BLT DD.
“Harapan saya, walaupun dalam masa pandemi, pembangunan di desa tetap bisa berjalan sehingga pembangunan bisa merata sampai di desa,” pungkas Lasmi.
Laporan: Muhammad Hafidh
