KedaiPena.com – Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai pihak oposisi dalam pemerintahan diperlukan untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis.
Ia memaparkan bahwa oposisi merupakan bagian dari demokrasi, yang mana harus terdapat sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.
“Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena,” kata Masinton dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi, dikutip Minggu (5/5/2024).
Sehingga, saat PDIP berada di oposisi, maka mereka tak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi akan memberikan berbagai alternatif kebijakan.
“Kami pernah. PDIP ada di posisi itu pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pada masa itu, PDIP konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat serta baik bagi sistem pemeriksaan dan penyeimbang (check and balance) dan kontrol dari luar pemerintahan.
“Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah,” ujarnya lagi.
Namun, ia mengingatkan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau anti terhadap pemerintah.
“Itu stigma yang selalu salah selama ini, karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan,” kata Masinton.
Hingga saat ini, ia mengakui jika PDIP belum menentukan sikap, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto.
“Keputusannya pas Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada 24-26 Mei 2024,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
