KedaiPena.Com- Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil diminta untuk meminta maaf buntut ucapanya yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan.
Adil juga harus memberikan klarifikasi atas ucapanya yang ingin bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah merespons pernyataan kontroversial dari eks Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu.
“Memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas ucapan yang tidak pantas. Lebih lanjut terkait pernyataan pindah ke Malaysia merupakan ucapan yang berbahaya dan berkonsekuensi hukum,” kata Najib begitu ia disapa, Senin,(12/12/2022).
Politikus Partai Amanat Nasional atau PAN ini pun memahami apa yang dirasakan oleh Adil. Namun, kata Najib, kekecewaan sedianya bisa disampaikan dengan cara yang baik.
“Ingat beliau itu seorang kepala daerah ucapanya adalah merupakan tolok ukur untuk masyarakatnya,” papar Najib.
Meski demikian, lanjut Najib, Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani dapat bersikap arif menerima mendengarkan aspiras yang disampaikan Adil.
“Kementerian Keuangan harus secara arif untuk mendengarkan aspirasi terkait,” tegas Najib.
Najib juga menekankan, agar Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani dapat memastikan bahwa substansi yang disampaikan oleh Adil tersebut adalah sesuatu yang perlu dicermati.
Hal ini, tegas Najib, termasuk apakah betul terjadi ketidakadilan dalam pembagian dana bagi hasil atau DBH minyak di Kepulauan Meranti.
“Atau ada hal lain akibat ketidakpahaman aturan dan sebagainya yang jelas Kementerian Keuangan harus serius menanggapi apa yang menjadi keluhan kepala daerah tersebut,” pungkas Najib.
Diketahui, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan menimbulkan menimbulkan perseteruan.
Tak hanya itu, Adil juga menyinggung soal bergabung ke Malaysia dan rakyat angkat senjata
Alasan eks Politikus PKB itu mengatakan hal kontroversial tersebut lantaran Kemenkeu telah dianggap mengeruk keuntungan dana bagi hasil atau DBH eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.
Laporan: Tim Kedai Pena
