KedaiPena.Com– Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak mengintervensi majelis hakim Mahkamah Agung (MA) terkait proses Peninjauan Kembali (PK) oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait legalitas partai.
Demikian disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menanggapi rencana Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang akan turun tangan jika nantinya majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menerima PK Moeldoko. Bahkan,seluruh kader Partai Demokrat se-Indonesia bakal turun ke jalan atau datang ke Jakarta.
“SBY dan AHY kembali panik dalam menghadapi Peninjauan Kembali (PK) oleh Moeldoko mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Kepanikan itu terlihat dari adanya upaya untuk mendatangkan kader Partai Demokrat dari berbagai daerah ke Jakarta untuk melakukan aksi ke Mahkamah Agung,” kata Fernando sapaanya, Rabu,(14/6/2023).
Fernando turut menyoroti adanya penggalangan cap jempol darah untuk menghadapi PK di MA yang diajukan oleh Moeldoko. Menurutnya, aksi tersebut dapat dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan SBY dan AHY terhadap MA.
“Sehingga patut dipertanyakan apakah SBY mengintervensi ketika menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun,” tegas Fernando.
Fernando mengaku yakin MA akan memutuskan perkara PK yang diajukan oleh Moeldoko dengan mengedepankan prinsip keadilan serta manfaat bagi bangsa dan negara.
“Sebagai negara yang menganut trias politika, pemerintahan di Indonesia antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dijalankan oleh masing-masing tanpa intervensi,” papar Fernando.
Fernando menegaskan, pengerahan massa yang dilakukan kader Partai Demokrat dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi dari ketenangan para hakim dalam mempelajari meteri perkara hingga memutuskannya.
“Sebaiknya SBY dan AHY menyiapkan diri menghadapi apapun nanti keputusan para Hakim Agung dalam memutuskan PK mengenai KLB Partai Demokrat yang diajukan oleh Moeldoko,” tandas dia.
Laporan: Tim Kedai Pena
