KedaiPena.Com– Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menyayangkan, adanya tindakan represif dalam upaya pengamanan terkait pengukuran tanah yang dilakukan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
“Menegaskan pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri. Semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi karena itu dialog dan langkah persuasif yang harusnya dikedepankan,” ujar dia, Rabu (9/2/2022).
Ia mengingatkan, jika setiap upaya paksa yang dilakukan kepolisian seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Saya mendesak agar pihak kepolisian memberikan akses bantuan hukum bagi warga. Bantuan hukum merupakan Hak Asasi Manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum,” jelas dia.
Ia pun berharap, agar aparat kepolisian dapat segera melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan situasi dan keadaan.
Ia turut meminta, agar Komnas HAM dapat turun langsung ke tempat kejadian di Desa Wadas guna mengumpulkan informasi.
“Dan meminta agar Mabes Polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas,” ungkap dia.
Kemudian, lanjut dia, sebaiknya Komnas HAM bersama Mabes Polri dapat menjelaskan kepada publik hasil temuannya.
Hal ini, tegas dia, agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif terkait kejadian tersebut.
“Meminta semua pihak berupaya menciptakan kondisi menjadi kembali kondusif,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
