KedaiPena.Com – Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid menyoroti keputusan Pemprov DKI dan DPRD Jakarta yang menyetop anggaran pembangunan jalur sepeda di tahun 2023. Pembangunan anggaran jalur sepeda diberhentikan pasca lengsernya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah atau Sulteng ini menilai setiap pergantian sirkulasi pemerintahan seharusnya dapat saling melanjutkan program yang sudah ada bukan malah saling melemahkan.
“Bukan pergantian pemerintahan justru saling melemahkan,” kata Anwar Hafid, Rabu (16/11/2022).
Anwar Hafid pun menyayangkan, keputusan tersebut. Hal itu, kata Anwar Hafid, terkait penggunaan keuangan daerah yang sudah terlanjur digunakan untuk membangun jalur sepeda di tahun sebelumnya.
“Karena itu menurut saya sangat disayangkan hal tersebut, karena terkait keuangan daerah yang sudah terlanjur digunakan,” papar Anwar Hafid.
Anwar Hafid pun meminta, agar semua pihak dapat menahan ego pribadi soal jalur sepeda. Terlebih, lanjut Anwar Hafid, perbaikan bagi emisi karbon lewat jalur sepeda.
“Bagi pembangunan jalur sepeda, saran saya jangan karena ego pribadi lantas semua program yang baik, apalagi perbaikan bagi emisi karbon lewat jalur pesepeda di hapus hanya karena perbedaan kepentingan politik,” imbuh Anwar Hafid.
Anwar Hafid menegaskan, segala fasiltas yang dikerjakan pemerintah harus dapat memperhatikan faktor kegunaan yang berkeadilan. Anwar Hafid menuturkan keberadaan jalan ada untuk semua.
“Segala sesuatu harus dimulai dari sekarang dari yang kecil. Segala fasiltas yang dikerjakan oleh pemerintah harus memperhatikan faktor kegunaan yang berkeadilan istilahnya jalan untuk semua,” pungkas Anwar Hafid.
Diketahui, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo meminta anggaran pembangunan jalur sepeda senilai Rp 38 miliar dinolkan. Anggaran itu masuk dalam Rancangan APBD DKI 2023.
“Untuk jalur sepeda semula dianggarkan sebesar Rp 38 miliar kemudian kami usulkan untuk dinolkan,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.
Penghapusan anggaran jalur sepeda ini telah mempertimbangkan kritik anggota Komisi B, Gilbert Simanjuntak dan Taufik Zoelkifli. Mereka berdua menganggap pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota hanya menghamburkan uang daerah.
Selain anggaran pembangunan, usulan dana untuk evaluasi penyediaan jalur sepeda sebesar Rp 2 miliar juga dihapus.
Tahun depan, tutur dia, pemerintah DKI bakal mengevaluasi rute hingga penggunaan jalur kendaraan roda doa ini secara komprehensif.
Komisi B DPRD sepakat dengan usulan tersebut. Dengan begitu, tidak ada alokasi anggaran pembangunan jalur sepeda tahun depan.
Laporan: Tim Kedai Pena
