KedaiPena.Com – Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta tambahan anggaran sebesar Rp966,492 milliar untuk memenuhi gaji, tunjangan dan dana operasional para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Di saat BPIP meminta tambahan anggaran, dan mendapat kritikan tajam dari publik karena mendapat penghasilan yang tinggi dan mahal, Kepala BPIP Yudi Latif mengundurkan diri.
Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) yang terdiri dari Lembaga Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) bersama Center Budget Analysist (CBA) sangat mengapresiasi pengunduran diri Yudi Latif.
Koordinator Alaska, Adri Zulpianto mengungapkan, bahwa kemungkinan, mundurnya Yudi Latif sebagai aktor intelektual di lembaga BPIPÂ karena tak ingin BPIP muncul ke publik karena kontroversi gaji dan tunjangan tinggi, tapi tak jelas kinerjanya.
“Saat ini,BPIP bukan lembaga yang dihormati publik. Malahan telah menjadi cemoohan atau perdebatan publik. Yang dibuktikan dengan munculnya jargon “Saya Pancasila, Saya Dapat Rp100 juta”. Mundurnya Yudi Latif yang sedang menjabat Kepala BPIP di tengah usulan kenaikan anggaran yang begitu fantastis tersebut, seperti praktik Satya Graha. Di mana Satyagraha merupakan perlawanan terhadap kekuatan jiwa, kekuatan, terhadap penguasa tirani,” ujar dia dalam keterangan, Sabtu, (9/6/2018).
Kembali kepada tambahan anggaran sebesar Rp966.492 Miliar, Alaska menilai, penambahan anggaran untuk BPIP yang diusulkan oleh Pramono Anung tersebut sebagai bentuk pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat. Karena saat ini, rakyat masih terjerat persoalan sembako yang mahal, serta biaya listrik dan pajak yang semakin tinggi.
“Penambahan anggaran BPIP ini seperti penambahan alokasi subsidi buat lembaga BPIP, agar pemerintahan Jokowi bisa memanjakan dan memewahkan para pejabat BPIP. Padahal subsidi bagi kepentingan dan keperluan rakyat setiap tahunnya selalu diamputasi,” pungkas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
