KedaiPena.Com – Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai, periode kedua tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin belum maksimal dalam membangun komunikasi pemerintahan daerah.
“Saya lihat pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. Kita bisa lihat pada masa awal pandemi terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah,” kata Hinca sapaanya dalam keterangan, Senin, (19/10/2020).
Hinca menambahkan, komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan.
“Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan omnibus law uu cipta kerja,” papar Hinca.
Selain itu, lanjut Hinca, masih diingat saat kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada akhir Februari lalu.
Akan tetapi, kata Anggota Komisi III DPR RI ini, dua bulan kemudian iuran BPJS kembali naik melalui Perpres No. 64 tahun 2020.
“Ini menunjukan tendensi yang sangat tidak baik dilakukan oleh Kepala Negara, seakan tidak mematuhi keputusan hukum yang ada,” tegas Hinca.
Satu hal lagi yang Hinca cermati di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Periode kedua adalah aspek kebebasan sipil.
“Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin,” kata Hinca.
Eks Sekertaris Jendral (Sekjen) Demokrat ini menambahkan, bahwa pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengen Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat.
“Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi,” tutur Hinca.
Hinca mengaku, sangat memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga acap kali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.
“Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat. Boleh saja berbeda warna di periode kedua, akan tetapi tetap saja harus mengutamakan kepentingan Merah-Putih yang kita cintai,” tandas Hinca.
Laporan: Muhammad Lutfi
