KedaiPena.Com – Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno menilai bahwa impor beras yang ingin dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sebesar 500 ribu ton telah memperlihatkan tidak kompaknya anggota kabinet pembantu Presiden Jokowi.
Teguh panggilan karibnya mengatakan hal tersebut lantaran data Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak sinkron dan sangat jauh berbeda.
“Menteri Pertanian selalu menyampaikan bahwa kita sudah swasembada beras sehingga tidak perlu lagi impor. Sementara Kementerian Perdagangan meyakini ada kelangkaan suplai beras maka perlu impor beras,” ungkap Teguh kepada wartawan, Jumat (26/1/2018).
Teguh mengakui bahwa impor beras sebagai komoditas politis dan strategis memang harus selalu tersedia di pasar. Namun, demikian, impor beras yang dilakukan menjelang musim panen raya bisa dianggap buruk.
“Dan sangat mengancam kelangsungan usaha petani,” tegas Teguh.
Dengan kondisi tersebut，Teguh meminta, agar presiden dapat menegur para pembantunya untuk menyajikan dan memberikan informasi dan data yang benar tentang produksi dan kebutuhan serta ketersediaan beras di pasar maupun di gudang-gudang beras Bulog maupun swasta.
“Pemerintah melalui instrumen UU punya hak untuk mengetahui besaran stok beras di gudang swasta apalagi di Bulog,” pungkasnya.
Tidak hanya itu, Ketua DPP PAN ini juga, meminta KPK untuk ikut sama-sama mengawasi rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini.
Teguh mengungkapkan hal tersebut lantaran ada sinyalemen importasi komoditas adalah permainan pemburu rente.
“Apalagi ada kuat sinyalemen impor komoditas baik beras, gula dan garam ini adalah modus para pemburu rente. Karena harga di pasar internasional jauh lebih murah dari harga di dalam negeri,” tandas Teguh.
Laporan: Muhammad Hafidh
