KedaiPena.Com- Ketua Dewan Pakar Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan pengkhianatan terhadap demokrasi tidak hanya dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman.
Menurut Ikrar sapaanya pengkhianatan demokrasi juga terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya terpilih menjadi kepala negara lewat pemilu yang demokratis.
“Ini terjadi bukan hanya di Jerman pada masa Hitler tapi itu juga terjadi pada masa Joko Widodo,” tegas dia, Kamis,(18/4/2024).
Tidak hanya mengkhianati demokrasi, menurut Ikrar, Jokowi juga mengkhianati PDI Perjuangan (PDIP) yang telah membesarkan namanya di panggung politik Tanah Air.
“Kita juga tidak menyangka bahwa orang yang didukung oleh sebuah partai politik itu kemudian menjadi orang yang mengkhianati partainya sendiri dan juga mengkhianati masa depan demokrasi Indonedia bahkan mengkhianati bangsa dan negara,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Ikrar menegaskan gerakan memperbaiki demokrasi jangan sampai mati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Piplres 2024.
“Kenapa demikian? Karena kerusakan-keruskan yang ada pada pemilu 2024 jangan sampai kemudian dibiarkan,” ujarnya.
Gerakan mengawal demokrasi, lanjut Ikrar, juga penting supaya presiden terpilih pada Pilpres 2024 tidak mengulangi abuse of power sebagaimana dilakukan oleh Jokowi.
“Sebab kalau itu terjadi boleh dikatakan tidak akan ada titik terang dalam demokrasi Indonesia mendatang dan ini yang rugi anda-anda yang sebagaian besar masih muda dan juga anak cucu kita semua,” tutup Ikrar.
Ikrar turut mengamini gerakan reformasi 1998 sudah berhasil mengubah watak rezim otoriter ke sistem demokrasi.
Namun, Ikrar menyesalkan pasca reformasi presiden yang terpilih secara demokratis justru menjadi pembunuh demokrasi.
“Kita tidak memprsiapkan diri bahwa seorang presiden yang terpilih dengan cara-cara demokratis itu bisa menjadi orang yang membunuh demokrasi Indonesia itu sendiri,” pungkas Ikrar.
Laporan: Tim Kedai Pena
