KedaiPena.Com – Perbanas Institute sebagai kampus ekonomi ternama angkat bicara soal perdebatan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kelompok oposisi pemerintah.
Melalui Wakil Rektor Perbanas, Wiwiek Prihandini menilai, wajar bila setiap institusi atau para pihak dapat menyatakan data kemiskinannya yang paling benar dan tepat.
Hal tersebut, kata Wiwiek, juga berlaku bagi institusi lain yang menyangkal angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Tapi jangan menggunakan data kemiskinan penduduk sebagai komoditas politik menjelang pilpres 2019,†ujar Wiwiek saat berbincang dengan KedaiPena.Com, Minggu (5/8/2018).
Wiwiek mengatakan untuk meluruskan perdebatan tersebut, sebaiknya pemerintah dapat mengunakan alternatif data lain untuk mengukur kemiskinan di Indonesia.
“Dengan data pengangguran dan pembangunan sarana fisik untuk masyarakat petani dan nelayan atau data daya beli masyarakat baik di perkotaan atau pedesaan menurun atau meningkat saya rasa dapat digunakan sebagai alternatif,†beber Wiwiek.
Wiwiek menambahkan, data tersebut nantinya akan dapat mengetahui apakah jumlah penduduk Indonesia yang masuk kelompok miskin bertambah atau berkurang.
“Gampangnya bagaimana angka kemiskinan bisa turun jika ternyata angka pengangguran terus meningkat, petani dan nelayan tidak produktif karena keterbatasan sarana dan prasarana,†jelas Wiwiek.
Dari pada sibuk berdebat, kata Wiwiek, sebaiknya pemerintah dapat fokus terhadap faktor-faktor yang dapat menurunkan angka kemiskinan.
Beberapa hal yang harus menjadi perhatian saat ini adalah upaya untuk meningkatkan lapangan kerja sehingga menekan angka pengangguran.
“Memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan petani dan nelayan, kelompok masyarakat yang paling rentan masuk kategori miskin,†pungkas Wiwiek.
Sebelumnya, Perdebatan soal data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu menjadi polemik.
Pasalnya, mantan Presiden RI ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut data yang dikeluarkan oleh BPS tidak valid lantaran masih ada 100 juta orang miskin di Indoensia
Hal serupa juga diamini oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut kemiskinan di Indonesia naik 50 persen.
Tak terima dituding demikian, sejumlah pembantu Presiden Jokowi semisal Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan hingga Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro membela data yang dikeluarkan oleh BPS.
Laporan: Muhammad Hafidh
