KedaiPena.Com- Aksi dukung mendukung dalam polemik vaksin nusantara dinilai tidak tepat. Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menanggapi polemik dari keberadaan vaksin nusantara.
“Banyak diantara mereka mendapatkan informasi hanya dari media. Tentu saja hal itu sangat jauh dari memadai. Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan,” kata Saleh begitu ia disapa dalam keterangan tertulis, Senin, (19/4/2021)
“Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik,” tambah Saleh.
Saleh menyarankan, terkait adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin nusantara dengan pihak bpom, sebaiknya diselesaikan dengan mediasi.
Mediasi tersebut, lanjut Saleh, juga diperlukan agar peneliti dan BPOM dapat bisa mengurai persoalan yang ada.
“Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan. Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan bpom tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat,” tutur Saleh.
Saleh menyarankan, agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin d semestinya juga dapat menjadi pihak yanv paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia.
“Menurut Perpres 99/2020, menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin nusantara atau vaksin merah putih,” papar Saleh.
Saleh menambahkan, di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru.
“Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan. Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama,” tandas Saleh.
Laporan: Muhammad Hafidh
