KedaiPena.Com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal mengingatkan janji pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 9 saat dilantik pada Bulan Oktober 2014 silam.
Janji tersebut adalah mengenai komitmen untuk melaksanakan amanat konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Termasuk, memenuhi asas keadilan pada persoalan pelanggaran hukum untuk segera menonaktifkan sementara Basuki Tjahja Purnama (Ahok) melalui Keputusan Presiden (Keppres).
“Kami ingin mengingatkan kembali kepada Pemerintah bahwa Presiden Republik Indonesia dalam janjinya sebagaimana diatur dalam pasal 9 UUD 1945 berjanji bahwa: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban PresidenRepublik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa,” jelas Refrizal saat interupsi Hak Angket di Sidang Paripurna  Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017, ditulis Jumat (24/2).
Hak Angket Ahok ini, tegas Refrizal, adalah bagian dari Hak Anggota DPR RI. Sebagaimana diatur dalam UU MPR, DPR, DPR, dan DPD (MD3) Pasal 199, bahwa Hak Angket  diusulkan paling sedikit 25 orang Anggota DPR dan lebih dari 1 Fraksi.
“Kami ingin agar pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya, memenuhi janji-janjinya untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat dan menjalankan konstitusi sebagaimana mestinya,†tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
