KedaiPena.Com – Persoalan divestasi 51 persen saham PT Freeport hingga kini masih menjadi sorotan DPR. Alasannya, sejumlah kalangan tetap meragukan niat Freeport mau melepas saham perusahaan tambang emas tersebut. Apalagi perilaku Freeport selama ini memiliki rekam jejak yang kurang baik.
“Pak Menteri (ESDM, Ignasius Jonan), apakah pemerintah yakin dapat menguasai saham freeport 51 persen?,†kata anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengawali pembukaan rapat kerja dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta, Selasa (5/12).
Sontak saja, pertanyaan spontan legislator asal Partai Golkar ini membuat suasana rapat kerja tersebut menjadi hening sementara.
“Insya Allah Bu,†yang langsung dijawab Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Setelah Eni mengawali soal divestasi 51 persen saham Freeport, sejumlah anggota DPR RI lainnya ramai ramai mempertanyakan soal komitmen PT Freeport terutama dalam merealisasikan komitmen setelah ada kesepakatan dengan pemerintah.
“Divestasi saham yang akan dikuasai pemerintah adalah 51 persen dan akan dibangun smelter di Indonesia, bagaimana progressnya,†tambah anggota Fraksi Partai Golkar.
Menurut Eni, DPR wajar mempertanyakan masalah ini. Karena sejauh ini Freeport belum pernah merealisasikan janji-janjinya. Apalagi ketika saham Freeport akan dipegang pemerintah 51 persen, artinya penguasaan manajemen di tangan pemerintah.
“Apakah Freeport rela?,†ungkapnya sambil bertanya-tanya.
Tentu saja, sambung Eni, masalah ini menjadi pertanyaan dasar yang perlu diselesaikan. Sebab dalam negosiasi antara pemerintah dengan management Freeport, isu krusial yang alot dalam pembahasan adalah pelepasan saham kepada pemerintah.
“Lalu pembangunan smelter yang tertuang dalam UU, dan dasar kontrak kerjasama melalui IUPK bukan lagi Kontrak Karya,†tambahnya.
Dikatakan Eni, kekayaan alam Papua adalah milik bangsa Indonesia. Jika ingin melakukan eksplorasi dan penambangan waktu kerja sama eksplorasi, Freeport seharusnya memiliki itikad baik dalam merealisasikan janjinya.
“Sehingga wajar, kita menjadi ragu karena sikap dan langkah yang tidak sejalan,†jelasnya.
Polemik Freeport di Indonesia, lanjut Eni, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Apalagi Kementerian ESDM telah melakukan koordinasi dengan pihak Freeport.
Sebagai sektor yang mengerjakan urusan ini, mestinya Kementrian ESDM berani dan mempertanyakan komitmen komitmen Freeport sebelum memperpanjang kontrak kerjasama eksplorasi di Indonesia.
“Saya menjadi ragu, Freeport mau merealisasikan janji janjinya secara bertahap. Apalagi penguasaan saham akan dipegang Indonesia. Ini tidak mudah, tapi pemerintah harus tegas,†pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
