KedaiPena.Com- Pengamat Politik Archy Strategy Radis Hadi menilai masyarakat tak perlu membesar-besarkan langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai RUU usul inisiatif.
Menurutnya, yang harus menjadi perhatian masyarakat dan pekerjaan rumah (PR) ialah bagaimana presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mengelola kebutuhan kementerian agar bekerja maksimal dan tidak tumpang tindih.
“Yang jadi PR itu bagaimana Presiden mengelola kebutuhan kementerian yang akan dibentuk bekerja maksimal dan tidak tumpang tindih,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis,(16/5/2024).
Dia mengungkapkan, PR yang akan dihadapi Prabowo antara lain ialah efesiensi budget. Dia mengatakan, hal-hal strategis yang belum diselesaikan pemerintahan sebelumnya juga dapat menjadi PR bagi Prabowo.
“Terlebih efesiensi budget yang perlu menjadi perhatian ditengah banyak hal hal strategis yang perlu diselesaikan juga di pemerintahan sebelumnya,” papar dia.
Dia memandang, langkah DPR RI yang menyetujui naskah RUU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai RUU usul inisiatif menunjukkan kesan adanya niat baik.
Dia menambahkan, Prabowo yang merupakan presiden terpilih periode 2024-2029 memunculkan semangat berkolaborasi dengan partai pengusung di pemerintahan.
“Soal DPR yang buru-buru mengesahkan, ini terkesan memang ada niat baik presiden terpilih menambah jumlah kementerian dalam rangka membuka kolaborasi dengan partai pengusung,” papar dia.
Dia mewajarkan, apabila DPR RI cepat dalam membahas RUU Kementerian Negara. Dia mengakui, banyak partai pendukung Prabowo di parlemen hari ini mempengaruhi jalannya proses pembahasan.
“Jadi apapun skenarionya saya pikir instrumen ini akan sangat mudah dieksekusi di parlemen. Publik menerima hal itu atau tidak, namun demikian faktanya,” tandas dia.
Laporan: Tim Kedai Pena
