KedaiPena.Com –Kerusuhan berbuntut pembakaran sejumlah rumah ibadah Vihara dan Klenteng di Kota Tanjung Balai, Jumat (29/7) dikecam berbagai kalangan.
Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Sumatera Utara menilai, kerusuhan berbau SARA itu dilatarbelakangi beberapa faktor. Salah satu diantaranya praktek-praktek ekonomi yang mengabaikan prinsip keadilan sosial dan gotong royong.
“Pertumbuhan ekonomi yang di dominasi oleh praktek ekonomi ‘siapa kuat dia yang menang’ mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan gotong royong,†ungkap Ketua DPD JAMAN Sumut, Robert Nababan dalam keterangan pers yang diterima KedaiPena.Com, Minggu (31/7).
Akibatnya, kata Robert, jurang kesenjangan sosial semakin menganga lebar. Menjadikannya seibarat ‘api dalam sekam’, yang menyuburkan kebencian antar etnis dan yang sewaktu-waktu bisa dengan mudah dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk memantik kerusuhan.
“Situasi nyata kesenjangan sosial akibat pengkotak-kotak-an, dan dari sisi ekonomi serta kelompok tertentu yang di dukung sistem kekuasaan,” kata Robert.
Sebelumnya, Robert mengecam sikap aparat yang terkesan lambat mengantisipasi kemungkinan adanya konflik SARA di Kota Tanjung Balai. Padahal menurut Robert, Tanjung Balai sudah sejak lama dikenal sebagai wilayah yang sangat toleran dan multi etnis.
Lebih jauh Robert menambahkan, kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai mencuatkan berbagai situasi yang selama ini kerap menjadi sorotan. Misalnya saja, indikasi kota yang menjadi entry point import barang-barang illegal yang dikuasai etnis tertentu, serta dibekingi oknum aparat. Kota ini, lanjutnya, juga di indikasikan sebagai pintu masuk tenaga asing illegal. Dua persoalan itu telah menjadi kasak-kusuk yang memanaskan situasi.
“Melihat situasi ini, kami DPD JAMAN Sumut mengutuk keras pihak-pihak yang memanfaatkan isu sentimen agama untuk menyulut kerusuhan. Atas alasan apapun tindakan membakar rumah ibadah adalah tindakan biadab yang tidak dibenarkan oleh agama manapun,” katanya.
Robert menegaskan, Negara harus bertanggung jawab memulihkan kondisi serta menghukum siapa saja yang terlibat dalam kerusuhan itu. Menurutnya, negara cenderung abai, hingga bukan hanya satu rumah ibadah yang berhasil dibakar. Hal itu menunjukkan tidak ada upaya pencegahan yang maksimal dari aparat keamanan.
“Negara juga harus segera menuntaskan akar persoalan kesenjangan dan kesejahteraan yang terjadi di wilayah Tanjung Balai. Tegakkan hukum secara merata dan jangan beri peluang mafia, penyelundup, serta agen imigran illegal tumbuh kembang. Kembalikan kedamaian di sana sebagai daerah yang multi etnis dan toleran,” katanya.
(Dom)
