KedaiPena.Com – Kepentingan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam membawa gerbong untuk mengisi jabatan strategis diduga akan terjadi. Hal ini sendiri diprediksi lantaran pasca selesainya pilkada kedua sosok tersebut akan membawa gerbong untuk mengisi jabatan strategis.
Pengamat Politik Universitas Al Alzhar Ujang Komarudin menilai wajar terkait dugaan tersebut. Menurut Ujang keduanya memiliki kepentingan dalam membawa gerbong untuk mengisi jabatan strategis di Kota yang memiliki APBD rata-rata di atas Rp 3 triliun tersebut.
“Sekarang begini, diantara dua pimpinan itu ketika pencalonan, kesepakatannya sampai mana mereka berdua itu. Artinya kesepakatan-kesepakatan begitu,” ujarnya, Selasa, (7/9/2021).
Ujung memandang, dalam politik menempatkan orang menjadi kepala dinas dan lain sebagainya memang merupakan hal yang wajar. Akan tetapi kalau Wali Kotanya main sendiri biasanya wakilnya ditinggalkan.
“Makanya harus dilihat, koalisinya masih solid atau tidak gitu. Kalau masih solid mereka saling berbagi kapling begitu loh.Kalau koalisi mereka sudah tidak solid mereka main sendiri-sendiri. Semua pemerintah di Indonesia, yang saya teliti, yang saya lihat ketika Wali Kota dan Wakilnya bertarung (rotasi/mutasi pejabat), yang menang Wali Kotanya,” lanjutnya.
Dalam hal mengisi jabatan-jabatan di kepemimpinan yang baru tersebut, Ujang menjelaskan, sedikitnya ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi incaran.
Ujang menyatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) merupakan lahan basah dengan mahar yang biasanya tinggi.
“Saya lihatnya ada dua dinas (OPD). DPU, karena menyangkut pembangunan dan infrastruktur kan, lalu Dindikbud. Dindikbud itu anggarannya besar, terus Kepala Dindikbud itu bisa merotasi atau memutasi kepala-kepala sekolah. Nah itulah biasanya Kepala Dindikbud itu menjadi rebutan, termasuk DPU. Itu bedasarkam fakta-fakta yang ada yah,” tegasnya
Kepala Daerah, tutur Ujang, harus memiliki nurani dan integritas yang tinggi. Hal ini diperlukan agar pejabat yang mengisi jabata nanti memiliki etos kerja yang tinggi, dan mendahulukan pelayanan terhadap masyarakat.
“(Harus berintegritas) Pasti. Birokrasi pasti lewat ‘gerbong’ Kepala Daerah. Janganlah, kasian rakyat. Mestinya mereka sadar, jangan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pejabat harus berintegritas sehingga bisa diingat, dan harum sampai kapan pun, itu kan agak susah tuh,” tandasnya.
Terkait dengan analisis tersebut, KedaiPena sendiri encoba menghubungi Benyamin Davnie dan Pilar Saga. Konfirmasi akan ditayangkan pada berita selanjutnya.
Laporan: Sulistyawan
