KedaiPena.Com – Analis politik dan filsuf, Rocky Gerung melihat hal yang mencurigakan terhadap lembaga survei yang belakangan ini mengarahkan isu jabatan presiden tiga periode.
Sehingga gol isu tersebut untuk dibawa ke Sidang Umum MPR dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diamendemen.
“Geneologi lembaga survei itu, tokohnya itu-itu juga. Dan mereka pernah punya satu lembaga dan pecah. Lembaga survei itu kan seperti partai, sama seperti Partai Golkar awalnya satu dan pecah kiri kanan. Walaupun pecah, otaknya tetap sama,” ucap Rocky dalam perbincangan di kanal Hersubeno Point, ditulis Kamis (1/4/2021).
Menurutnya, sangat mungkin suatu lembaga survei satu dan lembaga survei lainnya saling menitipkan pertanyaan, sehingga hasil survei yang hampir menyerupai.
“Respondennya juga sama yang dipelihara di daerah-daerah. Petugasnya sama. Inilah yang disebut oligarki opini publik,” katanya.
Rocky menyampaikan, sangat berbahaya oligarki lembaga survei dibandingkan dengan oligarki modal. Menurutnya, oligarki modal bisa ada bangkrutnya.
“Oligarki lembaga survei langsung memberi opini publik. Itulah yang perlu kita survei, apakah betul dia bertumpu pada metodologi atau sekadar ingin mendapatkan kucuran dana yang tiba-tiba harus disalurkan oleh oligarki,” tuturnya.
“Ada jembatan antara oligarki modal dan oligarki surveyor. Perlu juga disurvei apakah masyarakat percaya kepada lembaga survei,” sambungnya.
Dirinya curiga dengan wacana tiga periode jabatan presiden telah diatur dengan sistematik. Mulai dari dimunculkannya isi dan sejumlah lembaga survei bergerak cepat dan hasilnya sama.
“Dalam satu minggu ini lembaga survei tiba-tiba muncul secara masif dan bersamaan, itu berarti di MPR proses ini juga sudah mulai diatur. Mungkin sampai kerangka notulennya sudah disiapkan. Tinggal dicocokkan dengan lembaga survei,” papar Rocky.
“Jadi notulasi untuk tiga periode sudah disiapkan oleh MPR dan bocorannya sudah diberikan ke lembaga survei sehingga bisa memanipulasi opini publik,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
