KedaiPena.Com – Politisi PDI-Perjuangan, Junimart Girsang menyarankan agar, Rocky Gerung segera bangun dari mimpinya lalu cuci muka dan memperhatikan kondisi disekitarnya saat ini.
Hal itu disampaikan oleh Junimart sapaanya merespon pernyataan dari
yang menyebut bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani Bodoh di Mata Milenial. Ha l itu lantaran melakukan kampanye politik dengan mengangkat isu-isu aktual seperti yang terjadi di Pemilu Amerika Serikat pada tahun 2020 lalu.
“Saran saya, sebaiknya Rocky Gerung bangun dari mimpi tidurnya, lalu cuci muka. Nah setelahnya perhatikan disekeliling, masih Covid-19, saat ini belum momen untuk kampanye Pemilu. Semua pihak baik itu kader dari PDI-Perjuangan, bahkan Ibu Puan dan Pak Ganjar bersama-sama Pemerintah sedang fokus meminimalisir pencegahan, penyebaran Covid-19, termasuk melakukan vaksinasi di daerah-daerah,” ujar Junimart, Sabtu, (16/10/2021) .
“Justru mereka (Mbak Puan dan Mas Ganjar) tidak etis jika di masa saat sekarang ini sudah berkampanye. Karena mereka bukan pengangguran, tetapi sebaliknya Mas Ganjar adalah seorang Gubernur dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI. Mereka adalah orang yang ber integritas, memiliki tugas dan kewajiban penuh memperhatikan kepentingan rakyat,” tambah Junimart.
Dengan kondisi demikian, Junimart memandang, logika berpikir Rocky Gerung seperti ini tidak perlu diperdebatkan. Junimart menilai, frame of referencenya memang sudah error.
“Karakternya melekat dengan sifat over-acting, cari perhatian. Saya ibaratkan RG ini bila lampu sedang merah dia jalan, hijau berhenti dan kuning kebingungan. Pernyataannya menurut saya, selalu bertolak belakang dengan kenyataan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengungkapkan, jika hingga saat ini PDI-Perjuangan masih belum memutuskan kandidat calon Presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024 mendatang.
Sehingga tidak ada kekonyolan politik seperti banteng vs celeng sebagaimana diungkapkan Rocky Gerung.
“Semua kader partai tanpa kecuali wajib taat, tegak lurus kepada aturan dan perintah partai. Mengenai keputusan Capres atau Cawapres sesuai hasil Kongres kami di Bali itu menjadi kewenangan penuh Ibu Ketua Umun Hj. Prof. Megawati Soekarnoputri,” terang Junimart.
Sebelumnya Rocky Gerung dalam diskusi ‘Memprediksi Kemunculan Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid (Jawa Bali – Non Jawa Bali)’ yang digelar KedaiKOPI, Jumat (15/10/21).
Mengatakan para kaum milenial ingin tokoh-tokoh politik unjuk gigi dalam hal akademis. Misalnya terkait dengan society 5.0 yang membahas gender equality hingga human rights.
“Padahal kami milenial yang 2024 nanti akan memilih mau lihat pertengkaran akademis di dunia politik Indonesia sama seperti pertengkaran di luar negeri. Soal gender equality, new kind of economy. Kok kita nggak denger ya Puan ngomong itu. Om yang rambutnya kayak bintang film putih itu, Ganjar Pranowo, ngomong itu. Kok kita nggak lihat Kang Emil ngomong itu,” tutur Rocky Gerung.
“Society 5.0 isinya intellectuality, human right, gender equality. Mereka nggak dapet itu,” imbuh dia.
Karena itulah, kata Rocky, bagi milenial yang sedang belajar di perguruan tinggi luar negeri itu menganggap Ganjar dan Puan Maharani adalah dua tokoh yang bodoh karena tidak pernah adu konsep politik global.
“Jadi konyol kita berupaya menaikkan elektabilitas Ganjar, padahal bagi milenial itu orang bodoh. Demikian juga Puan. Sama, mereka anggap ini orang nggak ngerti new grammar of world’s politic adalah gender equality, democracy, human rights,” ujar Rocky Gerung.
Namun bukan sesuatu yang salah juga jika, keduanya tidak perlu bertarung akan konsep politik global karena keduanya dan putra-putri terbaik bangsa terkunci oleh oligarki yang menetapkan PT. Sehingga sekarang oligarki hanya perlu berternak politisi.
“Oligarki beternak politisi. Peternakan itu kita baca dari sekarang, melalui PT, udah dikunci itu. Yang boleh diternakkan cuma yang udah punya tiket. Lalu dipagar lagi melalui Covid. Mahasiswa nggak boleh demo, LSM nggak boleh kritik-kritik pemerintah,” kata Rocky Gerung.
“Lalu di-backup lagi melalui palang yang disebut omnibus law, sehingga semua kebijakan tidak boleh dipersoalkan lagi. Bahkan DPR sudah stempel-stempel aja, kalau pemerintah mau ini udah diizinin aja. Pemilu 2024 menjadi ruang tertutup tempat black market of oligarchy beroperasi. Di situ akan ada OTT. Operasi Tukar Tambah. Karena itu kita upayakan PT itu dilenyapkan,” imbuh dia.
Laporan: Sulistyawan
