KedaiPena.Com – Keberadaan buzzer kembali menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Begawan Ekonomi Rizal Ramli mengingatkan, jika tujuan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ialah untuk mencerdaskan bangsa.
Sehingga kata RR kehadiran dan penggunaan buzzer secara masif dengan menggunakan logika, bodoh dan bahasa-bahasa vulgar adalah upaya pembodohan bangsa.
“Salah satu tujuan kemerdekaan kita adalah ‘Mencerdaskan Bangsa’. Penggunaan buzzeRP oleh pejabat secara masif, menggunakan logika-logika bodoh & bahasa-bahasa vulgar, adalah upaya pembodohan bangsa, bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan,” kata RR, ditulis, Sabtu, (13/2/2021).
Dengan hal tersebut, RR mengaku, khawatir pemerintahan Jokowi pada akhirnya akan dikenang sebagai rezim buzzer.
Bukan tanpa sebab RR mengatakan hal tersebut lantaran pemerintahan Jokowi tidak memiliki legacy keberhasilan ekonomi.
“Karena pemerintahan Jokowi tidak memiliki legacy keberhasilan ekonomi, kemakmuran rakyat, bersih (anti KKN) dan pro-demokrasi, akhirnya hanya akan dikenang sebagai Rezim BuzzeRP yang kelola ekonomi secara ugal-ugalan, dan menutupinya dengan sewa BuzzeRP. What an irony ?, ” tandas RR.
Selain RR, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir menyoroti keberadaan buzzer di tengah hari pers nasional yang jatuh pada 9 Februari lalu.
Haedar menyampaikan, musuh terbesar dunia pers saat ini khususnya pers online melalui jalur media sosialialah para buzzer yang nirtanggung jawab kebangsaan.
Dia berharap pers tetap cerdas dan berkeadaban mulia agar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terbawa pada suasana yang kontroversial menjurus ke konflik sosial antarsesama anak bangsa.
Haedar mengatakan, pers Indonesia secara khusus dalam dinamika politik kebangsaan saat ini penting menjalankan fungsi checks and balance sebagaimana menjadi DNA media massa sepanjang sejarah di negeri manapun.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman memastikan jika pemerintah tidak memakai jasa buzzer untuk melakukan kontra narasi terhadap suara-suara kritis di media sosial (medsos).
Fadjroel begitu ia disapa bahkan mengaku akun media sosialnya juga kerap diserang buzzer setiap hari.
Namun, Fadjroel tidak mau ambil pusing, cukup block akun-akun yang dirasa tidak jelas.
“Pemerintah tidak punya buzzer. Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (13/2/2021).
Fadjroel punmengklaim bahwa pemerintah tidak pernah takut kritik. Sebab kritik merupakan jantung demokrasi.
“Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi,” kata dia.
Fadjroel mengungkapkan, saat ini pemerintah hanya menggunakan influencer atau key opinion leader (KOL) untuk menyosialisasikan penanganan Covid-19 dan vaksinasi yang tidak dibayar.
“Influencer atau KOL terkait Covid-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi covid-19,” tandas Fadjroel.
Laporan: Sulistyawan
