KedaiPena.Com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan sudah cukup dilakukan. Terlebih lagi, tidak ada pasal di dalam UU kapal yang ditangkap harus dibakar.
Tanggapan JK pun mendapat respon negatif dari Begawan Ekonomi Rizal Ramli. Ia pun mempertanyakan maksud dari pernyataan bekas wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya mau tanya Pak JK kenapa mengeluarkan pernyataan yang motifnya benar-benar atau untuk melindungi pihak tertentu. Banyak dulu pejabat dan elit Indonesia menjadi orang terdepan pencurian ikan dan kapal-kapal asing. Ibu Susi tuh berjasa. Masa kita mau dibalikin lagi ke sistem yang lama,” ujar Rizal di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).
Rizal pun menuturkan jika memang alasan JK untuk menghentikan menenggelamkan kapal karena masalah kurangnya ekspor. Maka, Rizal memandang masih ada solusi lain.
“Kita naikin ekspor naikin caranya adalah dengan pindahkan puluhan ribu kapal ikan kita yang di atas 30 ton, kita geser ke Natuna. Jadi kapasitas tangkapannya naik dari 16 persen jadi 90 persen karena selama ini pencurian ikan kita terbesar disitu,” imbuh RR.
Rizal menjelaskan begitu hal itu dilakukan, maka ekspor ikan Indonesia akan naik. Hal tersebut, juga menjadi kesempatan Indonesia untuk langsung membuat pasar ikan di Natuna.
“Sehingga orang-orang Hongkong dan negara sekitar beli di situ. Lalu juga nelayan di Pantura juga akan senang karena kapal besar disana akan berkurang. Itu win-win solution. Ekspor kita meningkat serta kedaulatan kita terjaga,” beber Rizal.
Dengan kondisi demikian, bekas Menteri Koordinator Kemaritiman ini pun mempertanyakan, kepentingan mana yang dibela oleh JK. Rakyat atau segelintir pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari laut Indonesia.
Laporan: Muhammad Hafidh
