KedaiPena.Com – Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang memilih menambah utang atau membuat Bank Indonesia menambah peredaran uang dalam menghadapi krisis akibat Covid-19.
Kata dia, dengan cara menambah utang lagi dan/atau ‘cetak uang’ dengan bungkus recovery bond, nilai rupiah akan semakin tertekan.
“Pengembalian BLBI dalam bentuk aset, ketika dipaksa jual IMF, recovery rate-nya hanya 25 persen,” kata Rizal di Jakarta, Kamis (2/4/2020).
Rizal yang juga pernah menjabat Menko Perekonomian kemudian meminta Presiden Jokowi tetap mengedepankan tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan dampak virus corona.
“Tanpa governance dan transparansi yang benar, recovery bond kemungkinan hanya akan jadi skandal keuangan berikutnya,” tandas Rizal.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Aturan penunjang dua kebijakan ini juga sudah diterbitkan.
“Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut,” kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan Setpres, Selasa (31/3/2020).
Jokowi meminta tak ada lagi kebijakan daerah yang berjalan sendiri dengan terbitnya PP dan Keppres tersebut. Jokowi ingin semua pihak berkoordinasi menangani Corona.
“Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi,” sebut Jokowi.
“Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut,” tegas Jokowi.
Laporan: Muhammad Lutfi
