KedaiPena.com – Tokoh Nasional Rizal Ramli menyatakan skenario tiga periode bisa dilihat sejak sembilan bulan lalu, dengan sub skenario perpanjangan masa jabatan hingga tiga atau lima tahun.
“Yang dipakai big data. Tapi kan dihantam semua sama teman-teman pro demokrasi, akhirnya gagal, bubar. Berhenti kah? Tidak, lanjut ke plan B,” kata Rizal dalam salah satu acara, dikutip Jumat (23/12/2022).
Ia menyampaikan Plan B-nya adalah mendorong Ganjar Pranowo sebagai Capres boneka, yang ternyata juga tak berhasil.
“Sempat juga dipikirkan bagaimana jika Prabowo presiden, Jokowi jadi wakil presiden, dengan syarat 1 tahun kemudian Prabowo mengundurkan diri sebagai presiden. Jokowi kepikir ide begini saja, udah gendeng gitu lo,” tuturnya.
Walaupun sub skenario ini sempat dibahas di kalangan taipan, tapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa tak mungkin Prabowo akan mengundurkan diri sebagai presiden dalam jangka waktu satu tahun masa kepemimpinan.
“Akhirnya bingung, bagaimana skenario berikutnya. Kembali lagi ke skenario mereka yaitu apa pun untuk mendorong agar jokowi bisa menambah jabatan tiga atau lima tahun. Dana taipan sudah dikumpulkan. Ibarat orkestra, musiknya itu sudah siap, partiturnya sudah siap, siapa yang musti nyanyi, masuk menit ke berapa sudah siap, bandar pun sudah siap bayar,” tuturnya lagi.
Atas dasar hal itu lah, Rizal Ramli menegaskan jika mereka sudah siap secara all out, termasuk Ketua DPD, Ketua MPR dan sebagainya.
“Termasuk juga survei abal-abal-nya. Coba hari gini, ada perusahaan survei yang bilang rakyat 82 persen puas, itu kan gendeng. Kebangetan gituloh,” kata Rizal dengan tegas.
Atas dasar itu lah, Rizal menyatakan sudah menjadi tugasnya dan semua pihak yang peduli pada bangsa Indonesia, untuk mengingatkan.
“Saya menyakini, mayoritas tidak ada yang suka perpanjangan. Misalnya, yang tidak suka perpanjangan, Mbak Mega PDIP pasti tidak suka, belum lagi yang lain. Mungkin juga Prabowo nanti begitu. Nanti Jokowi mau perpanjang, Pak Prabowo mau jadi presiden ya kan, akhirnya gabung kali,” ungkapnya.
Sub skenario mereka selanjutnya, berupaya untuk mendompleng usaha beberapa pihak untuk kembali ke UUD 1945.
“Nah memang mantan-mantan ABRI, TNI, tokoh tokoh sipil senior, banyak yang ingin kembali ke UUD 45. Mereka tunggangi niat yang tulus ini. Karena seperti diketahui dalam UUD 45 kan tidak ada masa jabatan. Tidak ada pembatasan jabatan. Jadi ini ditunggangi, agar jokowi bisa diperpanjang tiga atau 5 tahun,” ungkapnya lagi.
Rizal Ramli memperkirakan, kemungkinan terbesar perpanjangan jabatan adalah tiga tahun.
“Mereka juga akan persiapkan KUHP yang berlaku tiga tahun yang akan datang, yang tujuannya melindungi raja, melindungi hulubalang-hulubalangnya dan kritikan dari pendapat umum. Itu kan sangat sumir sekali, karet sekali, menyerang harkat martabat,” kata Begawan Ekonomi ini.
Bahkan ia menyatakan jika KUHP yang baru ini, lebih kolonial dibandingkan undang-undang yang berbasiskan Hukum Belanda.
“Kalau di sistem Hukum Belanda, cuma Ratu yang tidak boleh diganggu. Ini hulubalangnya ikut, ketua lembaga ikut. Jadi undang-undang ini lebih kolonial dari undang-undang yang diganti. Tujuannya hanya buat melindungi raja dan hulubalang-hulubalangnya, serta mengancam rakyat yang ingin mengungkapkan hak hak dan keluhan mereka,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Rafik
