KedaiPena.com – Tokoh Bangsa Rizal Ramli mengatakan reformasi yang mengakhiri kekuasan 32 tahun orde baru, kini mengalami pembalikan (deformasi) sejak era pemerintahan Joko Widodo tahun 2014.
“Sejak Jokowi 2014, terjadi pembalikan reformasi atau Deformasi,” tulis Rizal Ramli dalam akun Twitternya @RamliRizal, Kamis (11/5/2023).
Rizal Ramli menyatakan di era Jokowi terjadi kemerosotan demokrasi, pelemahan KPK, pembungkaman suara kritis melalui penerapan UU ITE, vulgar dan masifnya praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), monopoli ekonomi oleh oligarki, naiknya angka kemiskinan hingga 40 persen, KUHAP baru yang otoriter hingga utang yang ugal-ugalan.
“Demokrasi merosot, UU ITE main tangkap, pelemahan KPK, KKN vulgar &masif, ekonomi untuk oligarki, 40% orang miskin, KUHAP baru otoriter, utang ugal2an,” cuitnya lagi.
Ia juga menyebutkan di era pemerintahan Jokowi bahkan terbangun dinasti bisnis dan politiknya. Selain itu, di era Jokowi juga terjadi lumpuhnya fungsi kontrol DPR, maraknya pelanggaran etika hukum serta merajalelanya buzzer dan survey perusak demokrasi.
“Jkw bangun dinasti bisnis & politik, jinakkan DPR (dgn kooptasi Ketum2 Partai) shg fungsi kontrol DPR lumpuh, Ketua MK ipar Jkw berubah jadi “Mahkamah Keluarga” – pelanggaran etika hukum dan conflict-of-interest, buzzeRP & SurveyRP perusak demokrasi. Demokrasi “Sure-Pay,” cuitnya lebih lanjut.
Rizal Ramli menyatakan selama empat tahun paska reformasi hasil perjuangan mahasiswa dan aktifis pro demokrasi, Indonesia mengalami masa emas (honeymoon) demokrasi.
Yang ditandai dengan terwujudnya kebebasan pers, kritisnya DPR, desentralisasi kekuasaan, pulihnya ekonomi dan rendahnya indeks gini ratio.
“32 tahun, Pak Harto akhirnya jatuh 21 Mei 1998, hasil perjuangan mahasiswa & aktifis2 pro demokrasi. Setelah itu, 4 tahun (1998-2001) tetjadi masa emas (honeymoon) demokrasi era Habibie dan Gus Dur, pers bebas, DPR kritis, desentralisasi, ekonomi pulih dari -13% jadi +4%, gini index terendah,” urainya masih dalam akun Twitter-nya.
Ekonom senior ini juga menambahkan, masa emas demokrasi tersebut juga dilanjutkan oleh presiden Megawati dan SBY.
“SBY dan Mega melanjutkan stabilisasi demokrasi & penguatan KPK,” tandasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
