KedaiPena.Com – Isu lingkungan hidup bisa menjadi salah satu pegangan pemerintah sebagai ‘bargaining position’ dalam renegoisasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah perlu menunjukkan niat baik dalam negoisasi demi kesejahteraan rakyat Papua.
“Freeport itu 6 tahun lalu pernah ditulis di New York Times, salah satu perusahaan perusak lingkungan,” kata begawan ekonomi Rizal Ramli dalam keterangan kepada KedaiPena.Com ditulis Sabtu (4/3).
Ia pernah meneliti tentang mismanajemen PT Freeport Indonesia. Penelitian tersebut berawal dari rasa penasarannya akan kekayaan Papua yang tak bisa memperkaya warga lokal.
“Papua kaya sekali. Penduduk cuma tiga juta kok miskin. Kita pelajari yang ada Freeport, ternyata KK kedua, 1991-2021, cacat hukum. Disogok menteri pertambangan Indonesia dengan saham 10 persen,” ujar Rizal menerangkan.
Laporan: Muhammad Hafidh
