KedaiPena.Com – Hasil hitung cepat yang dilaksanakan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dan Lembaga Survei Kebijakan Publik (LSKP) untuk Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara menempatkan pasangan Rita Widyasari-Edi Damansyah unggul telak atas pasangan lainnya.
Lembaga survey ini mencatat, Rita Widyasari meraih 88,76 persen. Sementara tiga kandidat lainnya tidak ada yang mampu meraih suara hingga 5 persen. Sebenarnya, bagaimana sosok Rita sehingga bisa menang mutlak di pilkada?
Berikut wawancara ekslusif Jurnalis KedaiPena.Com, Yules Verne Karamoy dengan Rita di Jakarta beberapa waktu lalu.
Presiden Jokowi hampir dua tahun memimpin republik ini, bagaimana pendapat Anda?
Harapan saya Jokowi bisa memberikan atmosfer perubahan yang luar biasa. Indonesia itu butuh kepemimpinan yang tegas, butuh kepemimpinan yang jelas dan tak lebay.
Karena kami di daerah itu kebingungan karena banyak pergantian peraturan dan UU. Dan pusat sebenarnya harus mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing daerah. Tidak bisa disamakan rata, karena kemampuan daerahnya berbeda. Mudah-mudahan Jokowi bisa menilai masing-masing daerah sesuai dengan kekurangan dan kekurangan.
Maksudnya?
Misalkan kita tidak boleh menerima tenaga honor (SPKD) baru. Tapi kan daripada kita banyak pengangguran kenapa enggak (kita terima), karena kami (Kukar) mampu membayarnya. Kita mampu. Tapi kan kita tidak boleh karena peraturan dari atas.
Lalu kemudian soal izin tambang baru, sampai hari ini kita tidak keluarkan izin tambang baru. Tapi pada kenyataannya itu bertentangan dengan UU 32 tentang pemerintahan daerah. Karena dalam UU itu, kepala daerah memiliki hak otoritas penuh mengelola daerahnya sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan konstitusi.
Saya kira presiden Jokowi perlu mengambil kebijakan yang berpihak terhadap daerah. Contoh daerah penghasil, berilah daerah itu dana bagi hasil yang sesuai dengan nilainya. Kita di Kukar itu setiap tahun menyetor dana bagi hasil Rp130 triliun. Kalau itu tidak kami setorkan, mungkin kami lebih kaya dari Brunei.
Nah itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita ini jatuh miskin terus kita minta-minta ke orang lain. Buatkan kami bandara dan fasilitas penunjang yang lain yang layak, baru kemudian kami menyetor.
Bisa dijelaskan?
Saya berandai-andai, kita ingin sekali saja tidak menyetor, terus kita bangun fasilitas buat anak cucu kita, tapi itu cuma khayalan saya saja. Contoh lain, di kita itu banyak jalan nasional, dan jalan itu rusak parah. Itu jalan menuju kota saya, saya sampai geram sama nasional, jalan dari balikpapan, dari Bontang dan lain-lain ke tempat kita rusak. Makanya saya kesal, pantura terus yang diperbaiki.
Saya ini salah apa sama negara, jalan kami rusak, padahal kami nyetor dana bagi hasil 130 triliun. Itu yang jadi masalah. Makanya, pas kampanye kemarin, saya minta Pak Prabowo tidak usah kampanye. Saya cuma minta ke dia berdiri saja di jalan nasional itu, dan bilang ke warga ‘Jika saya jadi presiden, maka saya akan perbaiki jalan nasional ini.’
Atau kalau tidak bisa pemerintah membangun, ya sisihkan saja sebagian dana bagi hasil itu ke kami, lalu kita buat untuk perbaiki jalan nasional ini. Karena jalan itu penting. Saya mau undang band internasional, karena kita kan ada Kukar Rockin Fest yang berskala internasional, kalau jalannya seperti ini, kita jadi malu. Ini seperti belum merdeka.
Apalagi orang kan tidak mau tahu jalan itu wewenang siapa. Jalan nasional, provinsi atau kabupaten. Yang orang tahu kalau jalannya rusak, yang salah bupatinya. Nah ini kan permasalahan.
Syukurnya, sekarang sudah 16 kilo jalan yang diperbaiki dari 32 kilo jalan nasional yang ada. Belum semua diperbaiki.
Apa yang harus dilakukan Jokowi?
Jokowi harus membangun komunikasi yang baik dengan parpol yang ada. Harus membangun rancangan yang bagus di Bappenas. Ini penting dalam pembangunan. Banyak program pro rakyat, menurunkan kemiskinan. Ambil yang baik pada masa SBY, buang yang buruk. Di SBY itu perhubungannya baik, lihat saja bandara-bandara yang semakin oke. Ada Kualanamu Medan, Balikpapan, Surabaya, dan lain-lain.
Yang harus diutamakan?
Pak Presiden harus berani memberikan time limit bagi anak buahnya dengan target. Kalau tidak capai target ya diganti. Saya yang cuma jadi Bupati saja berani melakukan itu. Di awal pemerintahan, saya mengatakan jalan saya harus tersambung, rakyat miskin harus turun, rumah harus baik, pendidikan ditingkatkan, orang pintar semakin banyak.
Pariwisata, agro bisnis dan industri jadi leading sektor kita dalam pembangunan. Nah teknisnya kita serahkan ke SKPD. Jokowi juga harus punya perencanaan seperti itu. Nah yang menjadi pelaksana teknis ya menteri plus dirjen-dirjennya.
Nah, kalau menterinya orientasinya uang, sudahlah kacau. Cari orang yang mau berkorban, pro terhadap daerah. Visinya mencurahkan hati dan tenaganya untuk bangsa. Memang susah mencari orang seperti itu, tapi saya yakin orang-orang seperti itu ada di Indonesia ini.
(Bersambung)
