KedaiPena.Com – Politikus Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menilai, penolakan vaksinasi yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning merupakan hal wajar lantaran setiap orang mempunyai pendapat berbeda.
“Setiap individu berhak memiliki pendapatnya sendiri. Setiap orang punya pendapat, tetapi kita punya keyakinan. jadi artinya ini kembali keyakinan pribadinya,” kata Dede Yusuf dalam editorial talk dengan tema Pandemi Covid-19, Harapan Harus Kalahkan Ketakutan, Rabu, (20/1/2021), Malam.
Meski demikian, Dede Yusuf mengingatkan, pentingnya pemerintah dalam konteks ini para pemimpin menyampaikan informasi sosialisasi yang baik dan benar.
Hal ini, lanjut Dede Yusuf, termasuk mengingatkan kepada pihak- pihak yang menolak untuk disuntik vaksin. Ia mengaku kurang setuju dengan adanya sanksi pidana dan denda kepada pihak menolak untuk divaksin.
“Jangan dengan represif tetapi harus ajak diskusi dan itu bagaian dari kita sosialisasi. Itu malah menakut-nakuti (saat akan di denda, red) jadi negara itu tidak boleh tiba-tiba menjadi satu predator yang menakutkan bagi Rakyat, (sanksi) boleh tapi bukan untuk menakut-nakuti. Tetapi ajak diskusi dan ajak dialog,” tegas Dede Yusuf.
Dede Yusuf menilai, banyak orang yang menolak untuk divaksin llantaran ketidaktahuan. Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus memberikan pemahaman lebih.
“Dulu pernah ada case soal vaksin yang diharamkan dan itu ramai. Saya ingat, maka saya melakukannya kunjungan ke biofarma saya liat prosesnya bagaimana dia (vaksin) diambilnya mohon maaf bukan dari hewan yang tententu (haram) tetapi dari hewan yang sapi kita liat semua prosesnya. Jadi artinya ketidaktahuan membuat orang takut tetapi kita harus membuat setiap orang menjadi paham,” tandas Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Ribka jiptaning mengaku menolak untuk disuntik vaksin Covid-19. Pernyataan itu disampaikan Ribka sapaanya dalam Raker dan RDP dengan Kementerian Kesehatan, BPOM dan PT Bio Farma.
“Saya tetap tidak mau divaksin, meski sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap (ngga mau divaksin),” kata Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Komisi IX, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.
Laporan: Sulistyawan
