LAYANAN bus angkutan perkotaan di berbagai kota Indonesia semakin kehilangan daya saingnya. Operator angkutan umum gagal menawarkan keunggulan layanan yang aman, selamat, nyaman dan terjangkau.
Pada saat bersamaan, masyarakat semakin tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi untuk kepentingan mobilitas sehari-hari. Akibatnya, jumlah penumpang angkutan perkotaan semakin turun karena memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadi (Wahid, 2019).
Intervensi pemerintah dalam penyediaan layanan angkutan perkotaan diperlukan untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar dan mengawal proses transformasi pengusahaan angkutan perkotaan, sehingga mampu mencapai kondisi yang diinginkan. Proses transformasi diarahkan agar pengelolaan angkutan umum dijalankan oleh suatu badan hukum.
Potensi urbanisasi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi terkendala kemacetan. Penyebabnya adalah terbatasnya pembangunan angkutan umum massal perkotaan.
Selain Jakarta, pangsa angkutan umum di kota dan pedesaan masih di bawah 10 persen. Bahkan, di Denpasar (Bali) sudah sulit menemukan angkutan umum. Adanya ojek daring dan taksi daring yang semakin marak keberadaannya.
Push And Pull Strategy
Push strategy adalah strategi untuk memaksa masyarakat keluar dari kendaraan pribadi dan berpindah menggunakan angkutan umum. Strategi ini memfokuskan pada manajemen ruang dan waktu untuk akses kendaraan pribadi dilakukan dengan pengaturan penggunaan ruang jalan dan ruang parkir.
Pull strategy adalah strategi untuk menarik masyarakat menggunakan angkutan massal perkotaan. Layanan angkutan massal perkotaan harus memiliki kualitas prima yang setara atau lebih unggul dibandingkan dengan kendaraan pribadi, sehingga dapat bersaing dengan kendaraan pribadi.
Layanan prima dicapai dengan menyediakan layanan angkutan massal perkotaan sebagai moda prioritas dan bersifat door-to-door service.
Prioritas angkutan massal perkotaan diwujudkan dengan memberikan proteksi dan subsidi. Proteksi ditujukan untuk memastikan angkutan massal memiliki keunggulan operasional (misal, waktu tempuh, ketepatan waktu, dan kepastian layanan) dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Sementara itu, subsidi ditujukan untuk memastikan kualitas layanan prima dengan tarif terjangkau.
Layanan door-to-door service mensyaratkan konektivitas menerus atau seamless connectivity antara angkutan massal perkotaan dengan pedestrian atau jalur pesepeda.
Indikator keberhasilan penerapan push and pull strategy adalah peningkatan modal share angkutan massal perkotaan dari pengguna kendaraan pribadi yang berpindah menggunakan angkutan massal perkotaan.
Tiga Pilar Kebijakan
Tedapat tiga pilar kebijakan yang akanj dilaksanakan secara pararel dalam arti dalam satu paket kebijakan untuk menuju keberhasilan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
Pertama peningkatan peran angkutan umum yang berupa penyediaan sarana angkutan umum perkotaan berbasis bus, penyediaan prasarana fasilitas pendukung angkutan umum perkotaan, penyediaan fasilitas integrasi moda, penyediaan sistem informasi angkutan umum (public transports information system) dan sosialisasi penataan angkutan umum.
Kedua, peningatan kinerja lalu lintas, berupa peningkatan kinerja ruas jalan di wilayah perkotaan, penerapan teknologi informasi untuk kepentingan lalu lintas, penerapan manajemen kebutuhan lalu lintas (traffic demand management), pelaksanaan analisis dampak lalu lintas (andalalin) dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Ketiga, peningkatan kualitas lingkungan, berupa peenerapan teknologi alat pengatur dan isyarat lalu lintas (APILL) dan penerangan jalan umum (PJU) hemat energi, pemanfaatan bahan bakar alternatif, penyediaan fasilitas pejalan kaki, penyediaan jalur sepeda di wilayah perkotaan dan sosialisasi transportai ramah lingkungan.
Teknologi informasi bus sistem transit (BST) adalah memasang geographic positon system (GPS) untuk mengetahui posisi dan kecepatan kendaraan. Tiket elektronik di dalam bus (e-ticketing on bus), sehingga dapat melakukan pemantauan pendapatan secara real time. Demi keamanan penumpang ada pemasangan beberapa closed circuit television (CCTV) di dalam bus.
Rencananya menggunakan bus lantai normal (normal deck) atau lantai rendah (low deck) dengan pertimbangan murah biaya untuk pembangunan infrastruktur pendukungnya. Selain itu, halte cukup berupa rambu bus stop, jika belum ada anggaran untuk membangun halte yang representatif.
Hal tersebut jelas tidak akan mengganggu mobilitas pejalan kaki dan memperhatikan kebutuhan sahabat disabilitas, lanjut usia (lansia), anak dan wanita hamil baik di halte maupun di dalam bus.
Persiapan Pemda
Dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan kerjasama dengan pemerintah daerah (pemda). Pemda perlu membangun halte. Halte dapat berupa bus stop, halte eksisting (reviyalisasi) atau hasil kerjasama dengan pihak swasta. Dapat menanfaatkan dana tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) atau memanfaatkan halte sebagai media iklan.
Pemda melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dapat berupa kesadaran untuk kembali menggunakan transportasi umum serta tata cara menggunakan transportasi umum. Pemda diharapkan dapat melakukan manajemen ruang dan waktu untuk akses kendaraan pribadi (push strategy), yakni mendorong meninggalkan kendaraan pribadi, seperti pembatasan ruang (kebijakan pelat kendaraan bernomor ganjil dan genap, jalan berbayar elektronik atau road pricing electronic/ERP) atau waktu (prioritas bus di persimpangan saat jam sibuk atau bus priority in peak hour) atau kebijakan lain yang berpihak ke angkutan umum (pembatasan sepeda motor, tarif parkir mahal, wajib memiliki garasi mobil).
Di samping itu, pemda juga diharapkan dapat melalkukan survey kondisi lalu lintas sebelum, saat dan sesudah dilaksanakannya program pembelian layanan (buy the service) untuk diperoleh data yang akurat sebagai dasar evaluasi pemanfaatan program pembelian layanan ini. Kemudian bersama dengan pemerintah pusat untuk sama-sama mendukung program untuk melihat dampak ekonomi serta lingkungan yang dapat tercipta.
Untuk memperkuat program ini, sudah selayaknya angkutan umum menjadi Program Strategis Nasional (PSN) non fisik. Selama ini program yang dimasukkan dalam PSN adalah dianggap strategis berdampak besar bagi masyarakat. Tahun 2020, lima kota akan menjadi target awal untuk dibenahi, yakni Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta dan Denpasar.
Padahal program ini tidak kalah pentingnya dengan PSN yang lainnya. Terlebih makin banyak publik yang menggunakan kendaraan pribadi yang pasti akan berdampak tidak hanya kemacetan lalu lintas, namun pemborosan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), polusi udara meningkat yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Juga secara tidak langsung berdampak pada kinerja dan produktivitas kerja
Jika dibiarkan transportasi umum makin memburuk dan tidak diurus, maka negara dan bangsa yang akan menanggung dampaknya. Perlu komitmen politik negara untuk membangun transportasi umum di seluruh pelosok Nusantara. Membangun transportasi umum adalah membangun sistem.
Oleh Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno
