Revisi UU Migas, PPP Ingin Memastikan Minyak dan Gas Murni Menjadi Otoritas Negara

KedaiPena.Com -  Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Jamoro Dulung mengatakan, penting pembahasan revisi Undang-undang Minyak dan Gas (Migas). Ke depan, UU ini harus dapat menjamin otoritas negara terhadap kepemilikan sumber migas yang ada di bumi pertiwi.

“Yang kami (PPP) prioritaskan pertama bahwa UU Migas ini harus menjamin otoritas Negara terhadap kepemilikan sumber daya minyak dan gas bumi. Lalu kemudian otoritas ini tidak diperdagangkan secara bebas ke siapa pun,” ucap dia saat ditemui KedaiPena.Com, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).

Selain itu, lanjut dia, PPP ingin memastikan bahwa minyak dan gas tersebut khusus di hulu. Dan sahamnya tidak diperjualbelikan ke siapapun termasuk pihak asing.

Barulah ada kesempatan di pihak lain di hilir. Jadi kalau di hulu itu 100 persen otoritas negara. Dan itu tidak diserahkan di pasar bebas.

“Kalau di hilir akan dipasarkan di pasar bebas, agar bersaing secara sehat. Karena negara akan terus merugi. Jika masih terus seperti ini,” pungkas dia.

(Prw/Apit)